Jakarta, ruangenergi.com – Ketahanan energi nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi minyak dan gas bumi (migas), tetapi juga bergantung pada kemampuan industri menjaga keselamatan seluruh kegiatan operasionalnya. Penerapan standar keselamatan yang konsisten menjadi faktor penting untuk memastikan produksi dan distribusi energi berjalan berkelanjutan tanpa gangguan.
Sektor migas memiliki peran strategis dalam menopang kebutuhan energi nasional, baik sebagai sumber bahan bakar maupun bahan baku industri petrokimia. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi (lifting) migas sekaligus pengembangan infrastruktur hilir guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan harga terjangkau.
Namun, karakteristik industri migas yang padat teknologi, padat modal, dan memiliki tingkat risiko tinggi menghadirkan tantangan tersendiri. Ancaman kebakaran, ledakan, kebocoran gas beracun hingga kegagalan struktur instalasi dapat terjadi apabila pengelolaan risiko tidak dilakukan secara sistematis.
Dampak insiden tersebut tidak sebatas menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. Gangguan keselamatan juga dapat memaksa fasilitas produksi maupun distribusi menghentikan operasionalnya. Kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi nasional.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kajian berjudul Pelaksanaan Aspek Keselamatan Minyak dan Gas Bumi untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional yang ditulis Dr. Ir. Patuan Alfon Simanjuntak, MM, MKKK, IPU, ASEAN Eng., pensiunan pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan keselamatan migas memiliki hubungan langsung dengan empat dimensi utama ketahanan energi nasional, yakni ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan keberlanjutan (acceptability).
Empat Pilar Keselamatan Migas
Mengacu pada konsep ketahanan energi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, ketahanan energi merupakan kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan kemudahan akses masyarakat terhadap energi dengan harga terjangkau dalam jangka panjang, sekaligus memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.
Untuk mendukung kondisi tersebut, keselamatan migas mencakup empat pilar utama.
Pertama, keselamatan pekerja, yakni perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maupun kontraktor dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Kedua, keselamatan instalasi dan peralatan yang menjamin keandalan teknis sejak tahap perancangan, konstruksi, pengoperasian hingga pemeliharaan fasilitas migas.
Ketiga, keselamatan lingkungan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat aktivitas eksplorasi, eksploitasi maupun pengolahan migas.
Keempat, keselamatan umum yang berorientasi pada perlindungan masyarakat di sekitar wilayah operasi migas dan jalur pipa penyalur.
Keempat aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasional industri migas sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Keselamatan Operasi Menjaga Stabilitas Pasokan Energi
Penerapan keselamatan migas secara terintegrasi memberikan kontribusi terhadap empat dimensi ketahanan energi nasional.
Dari sisi ketersediaan energi (availability), penerapan manajemen risiko dan keselamatan proses berperan mencegah kecelakaan besar pada fasilitas produksi hulu maupun kilang pengolahan hilir. Insiden yang terjadi pada fasilitas tersebut kerap memaksa perusahaan melakukan penghentian operasi tidak terencana (unplanned shutdown).
Melalui pengelolaan keselamatan yang baik, fasilitas migas diharapkan dapat beroperasi secara berkesinambungan sehingga target produksi dan pasokan bahan bakar nasional tetap terjaga.
Sementara dari sisi aksesibilitas (accessibility), keandalan infrastruktur distribusi menjadi perhatian utama. Jaringan pipa transmisi, terminal bahan bakar dan fasilitas penyimpanan memiliki masa layan terbatas serta rentan mengalami degradasi material, termasuk korosi.
Karena itu, program manajemen integritas aset dan inspeksi berkala diperlukan untuk memastikan infrastruktur tetap andal. Langkah tersebut juga penting untuk mencegah kebocoran dan menjaga kelancaran distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia.
Pada aspek keterjangkauan (affordability), pencegahan insiden keselamatan turut berpengaruh terhadap efisiensi biaya industri migas. Kecelakaan dapat menimbulkan kerugian besar, mulai dari biaya pemulihan aset, denda hukum hingga kebutuhan impor energi darurat untuk menutupi kekurangan pasokan.
Dengan mencegah terjadinya kecelakaan, perusahaan dapat menjaga efisiensi biaya produksi yang pada akhirnya turut mendukung stabilitas harga energi di tingkat konsumen.
Adapun pada dimensi keberlanjutan (acceptability), kepatuhan terhadap keselamatan lingkungan menjadi instrumen penting untuk mencegah tumpahan minyak (oil spill) dan emisi gas berbahaya.
Upaya tersebut tidak hanya melindungi ekosistem di sekitar wilayah kerja, tetapi juga mencegah konflik sosial yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor migas.
Regulasi Keselamatan Migas Terus Diperkuat
Untuk memastikan standar keselamatan diterapkan secara konsisten oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun badan usaha hilir, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi sebagai landasan pengawasan keselamatan migas.
Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 40, badan usaha dan bentuk usaha tetap diwajibkan menjamin standar dan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menerapkan kaidah keteknikan yang baik (good engineering practices), keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
Regulasi tersebut memperbarui ketentuan sebelumnya, yakni Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2018, dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan manajemen risiko.
Melalui aturan ini, perusahaan diwajibkan melaksanakan penelaahan desain, inspeksi teknis, analisis risiko, penilaian sisa umur layan (Residual Life Assessment), serta memperoleh Persetujuan Layak Operasi (PLO) dari Kepala Inspeksi sebelum instalasi dioperasikan.
Penguatan tata kelola keselamatan juga dilakukan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 176.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi (SMKM).
Ketentuan tersebut mencabut Kepdirjen Migas Nomor 196.K/18/DMT/2018 dan mulai berlaku penuh pada Januari 2025.
Dalam regulasi ini, perusahaan migas diwajibkan menerapkan SMKM yang terdiri atas 10 elemen penilaian, yaitu kepemimpinan dan komitmen, kebijakan keselamatan, organisasi, manajemen risiko, manajemen aset, pelaksanaan operasi, manajemen perubahan, kesiapsiagaan tanggap darurat, pemantauan kinerja, serta audit keselamatan.
Salah satu pembaruan penting dalam regulasi tersebut adalah integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari tata kelola keselamatan modern.
Selain itu, terdapat Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 199.K/HK.02/DMT/2024 yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan inspeksi dan pemeriksaan keselamatan terhadap berbagai peralatan kritikal di industri migas.
Ruang lingkupnya mencakup bejana tekan (pressure vessel), pesawat angkat, sistem kelistrikan, pipa penyalur hingga kualifikasi juru las (welder).
Pengawasan Digital dan Budaya Keselamatan Perlu Diperkuat
Dalam kesimpulannya, kajian tersebut menegaskan bahwa keselamatan migas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat penting untuk menjamin kontinuitas produksi dan distribusi energi nasional.
Penerapan empat pilar keselamatan secara konsisten dapat mencegah penghentian operasi tidak terencana, menjaga integritas infrastruktur, menekan kerugian finansial akibat insiden serta melindungi kelestarian lingkungan.
Kerangka regulasi yang semakin komprehensif juga menunjukkan adanya pergeseran pendekatan pengelolaan keselamatan, dari sekadar pemenuhan administrasi menuju manajemen keselamatan berbasis risiko dan keberlanjutan.
Untuk meningkatkan efektivitas penerapannya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dinilai perlu terus meningkatkan kapasitas pengawasan berbasis digital dan analisis data prediktif.
Langkah ini diperlukan untuk memantau tingkat keandalan instalasi migas yang telah berumur tua (aging facilities) di Indonesia.
Di sisi lain, badan usaha dan KKKS diharapkan tidak memandang penerapan SMKM maupun inspeksi teknis sebagai beban biaya. Keduanya perlu ditempatkan sebagai investasi strategis jangka panjang untuk membangun budaya keselamatan (safety culture) yang kuat di seluruh lini organisasi.
Dengan demikian, keberhasilan menjaga ketahanan energi nasional tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi migas dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh konsistensi seluruh pelaku industri dalam menerapkan standar keselamatan. Sebab, operasi migas yang aman dan andal merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan pasokan energi Indonesia.
Penulis: Dr. Ir. Patuan Alfon Simanjuntak, MM, MKKK, IPU, ASEAN Eng.


