Jakarta, Ruangenergi.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Maman Abdurahman, mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR mengapresiasi Kementerian ESDM yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020.
Hal tersebut menjadi salah satu poin kesepakatan Rapat Kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, (26/08).
Adapun kesimpulan Rapat tersebut di antaranya :
“Pertama, Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian ESDM atas capaian kinerja keuangan tahun 2020 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mendorong agar menindaklanjuti seluruh temuan laporan keuangan tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Komisi VII DPR,” ungkap Maman membacakan hasil kesimpulan.
Lalu, poin kedua, Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi program-program yang menggunakan anggaran negara tapi belum terbukti bermanfaat bagi pemasukan Negara.
“Ketiga, Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM untuk melakukan evaluasi regulasi dan kebijakan sektor ESDM agar dapat selaras dengan kebijakan dari sektor lainnya dan bermanfaat bagi masyarakat,” papar Maman.
Poin Keempat yakni Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR yang disampaikan paling lambat 2 September 2021.
“Saya pikir, kan yang paling terpenting poin pertama Pak, prinsipnya kan hanya itu LKPP ini, bahwa kita menerima, menyetujui, namun mendorong untuk segera dilakukan evaluasi,” tutupnya.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM telah menerima opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut dari 2015-2020 atas kinerja laporan keuangannya.
