Opini: Perkembangan Kinerja Keuangan PLN

Jakarta, Ruang Energi.Com- Dalam Undang-Undang No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan tugas, fungsi, dan peran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau “PLN” dalam pengusahaan dan penyediaan tenaga listrik di dalam negeri sangat strategis. Ketentuan regulasi tersebut relevan dengan realitas yang ada saat ini. Sampai dengan saat ini, sebagian besar usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik di dalam negeri dikuasai dan dilaksanakan oleh PLN.

Berkaitan dengan posisinya yang strategis tersebut, kinerja dan kesehatan keuangan PLN penting untuk mendukung keberlanjutan upaya penyediaan tenaga listrik di dalam negeri. Hal itu mengingat terganggunya kinerja keuangan PLN berpotensi memberikan dampak terhadap usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik di dalam negeri.

Perkembangan Kinerja Keuangan
Berdasarkan review terhadap laporan keuangan perusahaan, terdapat beberapa aspek terkait kinerja keuangan PLN yang perlu menjadi perhatian para stakeholder. Dari pencermatan, perkembangan aset, hutang, ekuitas, dan laba bersih PLN merupakan beberapa aspek yang secara paralel perlu menjadi perhatian para stakeholder.

Dari sejumlah indikator keuangan tersebut, pertumbuhan hutang PLN merupakan yang tertinggi dibandingkan indikator lainnya. Selama kurun 2016-semester pertama 2020, hutang PLN rata-rata meningkat sekitar 15,01 persen untuk setiap tahunnya. Aset dan ekuitas perusahaan pada periode tersebut masing-masing tumbuh sekitar 6,24 persen dan 1,56 persen setiap tahunnya. Sementara laba bersih perusahaan justru rata-rata turun sekitar 139,27 persen untuk setiap tahunnya.

Nilai rasio solvabilitas PLN yang tercermin dalam indikator DAR (Debt to Asset Ratio) dan DER (Debt to Equity Ratio) terus meningkat. Besaran DAR dan DER yang meningkat tersebut merupakan indikator bahwa kemampuan PLN untuk melunasi hutangnya secara relatif mengalami penurunan pada setiap tahunnya.
Jika mengacu pada laporan keuangan perusahaan, pada tahun 2016 nilai DAR PLN tercatat sekitar 30,95 persen. Nilai DAR PLN kemudian tercatat meningkat menjadi 41,37 persen pada 2019 dan 42,33 persen pada semester pertama 2020. DAR PLN tersebut mengindikasikan bahwa rasio hutang terhadap aset yang dimiliki perusahaan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut, pada semester pertama 2020, hutang PLN mencapai 42,33 persen dari total nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan.
DER PLN yang merupakan indikator rasio hutang terhadap modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan juga tercatat terus meningkat. Pada tahun 2016 nilai DER PLN tercatat sebesar 44,83 persen. Nilai DER PLN kemudian meningkat signifikan menjadi 73,39 persen pada semester pertama 2020. Hal tersebut mencerminkan bahwa porsi hutang PLN pada semester pertama 2020 telah mencapai sekitar 73,39 persen dari total modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan.
Dari sisi nominal, hutang PLN tercatat meningkat dari Rp 393,77 triliun pada 2016 menjadi Rp 684,64 triliun pada semester pertama 2020. Selama kurun waktu tersebut hutang PLN tercatat meningkat sebesar Rp 290,86 triliun atau sekitar Rp 58,17 triliun untuk setiap tahunnya. Sementara ekuitas atau modal sendiri yang dimiliki PLN meningkat dari Rp 878,39 triliun pada 2016 menjadi Rp 932,91 triliun pada semester pertama 2020. Ekuitas PLN meningkat sebesar Rp 54,51 triliun atau Rp 10,90 triliun untuk setiap tahunnya.

BACA JUGA  PLN GG Menilai Small Scale LNG Cocok Untuk Indonesia Bagian Timur

Berdasarkan review, kinerja keuangan PLN tidak hanya bermasalah dalam aspek posisi keuangannya saja, tetapi juga dalam aspek laba rugi yang dibukukan oleh perusahaan. Selama kurun waktu 2016-semester pertama 2020, nilai beban pokok penjualan yang dibukukan oleh perusahaan selalu lebih besar dari nilai penjualan dan pendapatan usaha. Akibatnya, selama kurun waktu tersebut PLN selalu membukukan laba bruto yang negatif.

Pada tahun 2016 misalnya, PLN membukukan penjualan dan pendapat usaha sebesar Rp 222,82 triliun. Beban pokok penjualan yang dibukukan perusahaan pada saat itu dilaporkan sebesar Rp 254,44 triliun.

Akibatnya, pada tahun tersebut PLN membukukan rugi bruto sebesar Rp 31,62 triliun. Kondisi semester pertama 2020 juga relatif sama. Perusahaan tercatat membukukan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 139,77 triliun dan beban pokok penjualan sebesar Rp 149,92 triliun. Karena itu, perusahaan mencatatkan rugi bruto sebesar Rp 10,14 triliun.

Berdasarkan sejumlah indikator kinerja keuangan PLN tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi penyediaan tenaga listrik nasional dalam kondisi lampu kuning atau telah memerlukan kehati-hatian di dalam penyikapannya. Jika tidak segera memperoleh perhatian yang serius penurunan kinerja keuangan PLN tidak hanya berdampak pada keberlanjutan PLN sebagai badan usaha, tetapi memiliki risiko yang lebih besar yaitu dapat menjadi bom waktu bagi kelangsungan penyediaan tenaga listrik nasional. Apalagi dalam hal ini sejumlah proyek 10 ribu MW dan 35 ribu MW yang masih harus diselesaikan kemungkinan akan menambah beban hutang PLN dalam jumlah yang lebih besar lagi.

Mencermati kondisi yang ada tersebut, saya menilai para stakeholder sudah tidak dapat lagi untuk tidak memberikan perhatian terhadap kinerja keuangan PLN yang terus menurun tersebut. Jumlah hutang yang terus meningkat, sementara pertumbuhan aset dan ekuitas perusahaan relatif terbatas merupakan indikator bahwa dalam konteks bisnis PLN tidak berada dalam fase perkembangan bisnis yang baik. Apalagi, hampir setiap tahun PLN selalu membukukan laba bruto yang negatif.

Review kebijakan, termasuk kebijakan yang memberikan penugasan kepada PLN sebagai pelaksana PSO di dalam penyediaan tenaga listrik mendesak untuk dilakukan pemerintah. Dalam hal ini para stakeholder khususnya pemerintah perlu lebih konsekuen dan konsisten di dalam memisahkan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi usaha.

Bagaimanapun PLN merupakan badan usaha atau unit bisnis yang perlu diperlakukan sebagaimana badan usaha pada umumnya yaitu ditugaskan untuk mencari dan memperoleh keuntungan. Sementara konsekuensi dari pelaksanaan PSO, terutama di dalam pembebanan anggarannya adalah melekat pada negara c.q pemerintah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Keuangan Negara. (Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute dan Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *