Jakarta, Ruangenergi.com – Kementerian ESDM meminta pemerintah pusat, daerah dan pelaku usaha untuk bersinergi dalam perencanaan ketenagalistrikan. Hal tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan pasokan listrik untuk masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19 seperti ini.
Dalam sebuah Webinar, bertemakan “Menelaah Arah Perencanaan Ketenagalistrikan Nasional”, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Munir Ahmad, mengatakan, di tengah kondisi Pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah (Pemda) harus benar-benar memperhatikan masyarakat akan ketersediaan listrik.
“Kondisi pandemi Covid-19 ini tentu membuat kita harus menelaah arah perencanaan ketenagalistrikan nasional, sehingga penyediaan tenaga listrik di masyarakat tetap terjamin,” ujar Munir, Jakarta, Sabtu, (12/09).
Ia menegaskan, saat ini belum semua daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), padahal hal itu sangat penting guna menjamin masyarakat mendapat pasokan listrik.
Ia berharap, agar ke depannya Pemda segera menyusun RUKD agar tercipta sinergi perencanaan ketenagalistrikan nasional, baik Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).
Dikatakan olehnya, program-program prioritas subsektor ketenagalistrikan yang hingga saat ini terus didorong, seperti peningkatan kapasitas nasional melalui program 35.000 MW, program peningkatan rasio elektrifikasi, program peningkatan kebutuhan listrik dengan mendorong kendaraan bermotor listrik dan PLTS Atap, serta program stimulus keringanan tagihan listrik khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.
“Selain itu, program mendukung industri pengolahan mineral dalam negeri (smelter) dan melistriki kawasan strategis seperti Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga menjadi program prioritas yang membutuhkan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah, PT PLN (Persero), serta para pemangku kepentingan lainnya,” tukas Munir.
Genjot EBT
Sementara, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu, menjelaskan, arah pembangunan ketenagalistrikan berupaya untuk menggunakan energi setempat khususnya dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
“Pemanfaatan PLTU akan diusahakan dengan co-firing, yaitu mensubtitusi Batubara dengan Biomassa. Ia berharap perencanaan-perencanaan tersebut dapat dilaksanakan PLN dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat,” jelas Jisman.
EVP Electricity System Planning PLN, Edwin Nugraha Putra, mengatakan, perencanaan ketenagalistrikan PLN mengajak pemerintah daerah bersama-sama merencanakan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem, khususnya penggunaan energi baru terbarukan.
Ia berharap webinar seperti ini terus diselenggarakan dengan membahas kebutuhan beban sistem di beberapa daerah setelah beroperasinya pembangkit-pembangkit baru.
“Kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan PLN sangat kami butuhkan. Apalagi dengan covid-19 yang dibutuhkan selanjutnya adalah perencanaan beban, sehingga dapat disinergikan dengan supply listrik,” paparnya.
Selain itu, Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, yang juga hadir sebagai narasumber menceritakan pengalaman dalam penyusunan RUKD Provinsi Jawa Tengah.
Ia berharap dapat ditiru oleh pemerintah daerah lainnya, dan adanya review atas indikator keberhasilan sektor listrik setelah tercapainya target-target peningkatan rasio elektrifikasi.
“Perencanaan ketenagalistrikan harus diimplementasikan agar dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu adanya review atas indikator-indikator pembangunan ketenagalistrikan, selain rasio elektrifikasi juga perlu tolok ukur baru yaitu konsumsi perkapita,” tandas Sujarwanto.
