PLTS

Pemerintah Akan Lakukan Penambahan Listrik EBT 38 GW Dari Energi Surya

Jakarta, Ruangenergi.comKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, Pihaknya akan melakukan penambahan listrik yang bersumber dari matahari (tenaga surya) sebesar 38 Giga Watt (GW) hingga 2035 mendatang.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial, mengatakan, tentunya langkah ini sebagai penopang bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Selian itu juga hal ini akan membuka peluang ekspor listrik EBT ASEAN Power Grid.

Untuk itu, pemerintah lebih memprioritaskan listrik dari energi surya karena biaya investasi yang semakin rendah dari tahun ke tahun.

“Pengembangan pembangkit EBT sampai tahun 2035 diharapkan akan ada tambahan sebesar 38 GW yang akan didominasi oleh pembangkit listrik tenaga surya mengingat harganya semakin kompetitif,” ungkap Ego Syarial, (12/04).

selain itu, lanjutnya, Pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai strategi dalam pengembangan energi surya.

“Mulai dari pengembangan PLTS skala besar di lahan bekas tambang, lahan tidak produktif, pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung, pengembangan PLTS atap rumah, hingga menginisiasi konversi PLTU ke PLTS,” katanya.

Data PLTS sekjen ESDM

Ia menambahkan, Pihaknya juga telah menginisiasikan Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lumbung energi surya, lantaran daerah tersebut memiliki rata-rata potensi pembangkitan hingga 1,8 GW per tahun atau sekitar 25% di atas rata-rata nasional.

“Intensitas radiasi matahari rata-rata di Pulau Sumba tercatat sebesar 4,8 kWh per hari dengan ketersediaan luas lahan yang dapat memungkinkan pembangunan PLTS hingga 50 GW,” imbuhnya.

Menurutnya, PLTS skala besar itu nanti akan ditransmisikan dari Pulau Sumba ke Pulau Jawa yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan pembangkit EBT yang dalam empat tahun terakhir hanya bertambah 500 MW.

BACA JUGA  Kementerian ESDM Sampaikan Proyek CISEM Sebagai Prioritas TA 2022

Sebagaimana diketahui, tahun lalu kapasitas terpasang PLTS di Indonesia telah mencapai 153,8 MW atau sekitar 0,07% dari total realisasi bauran EBT yang mencapai 10,5 GW atau 11,2% dari potensi yang tersimpan di bumi Pertiwi.

“Bila melihat data itu, maka ada gap sebesar 9-10 GW yang harus segera dipenuhi pemerintah untuk mencapai target 23% bauran EBT pada tahun 2025,” tukasnya.

Lebih jauh ia menuturkan, upaya percepatan yang dilakukan pemerintah yakni dengan implementasi Peraturan Presiden terkait harga EBT.

Pengembangan biomassa melalui kebun atau hutan energi, limbah pertanian dan sampah kota.

Tak hanya itu, Pemerintah juga akan melakukan sinergi perizinan PLTA terkait UU sumber daya air, pungutan dan retribusi air, dan penyediaan lahan. Serta pembangunan PLTN skala kecil di sistem remote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *