Jakarta, Ruangenergi.com – Penasihat Khusus Presiden Urusan Ekonomi Bambang Brodjonegoro mengusulkan adanya perubahan skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ia menilai perlunya perubahan skema subsidi ini dikarenakan subsidi BBM saat ini tidak lagi efektif, bahkan cenderung kurang tepat sasaran.
“Subsidi BBM itu basisnya harga. Jadi cuma membedakan antara berapa biaya produksi dengan harga jual. Nah, ketika harga jualnya di bawah biaya produksi, maka pemerintah harus subsidi. Memang sudah ditentukan hanya Pertalite, tapi kan problemnya adalah salah sasaran,” kata Bambang saat konferensi pers Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 di Jakarta, Senin.
Menurut Bambang, apabila menggunakan skema subsidi lewat BLT yang disalurkan langsung ke keluarga yang membutuhkan akan jauh lebih efektif. Sementara skema subsidi BBM yang berjalan saat ini justru kerap dinikmati oleh masyarakat yang mampu.
“Di pom bensin, saya perhatikan makin banyak pom bensin yang bikin macet jalan. Kenapa? Karena orang mengantre. Kan seolah-olah bensin itu seperti langka kan? Padahal enggak sebenarnya. Kenapa ngantre? Karena mereka semua mau nyari BBM bersubsidi. Simply karena harganya murah, sehingga akhirnya yang beli BBM bersubsidi tidak bisa dibatasi lagi. Siapapun bisa beli,” jelasnya.
Bambang juga mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak bisa menjamin tingkat akurasi data penerima 100 persen akurat. Namun setidaknya, skema BLT memiliki tingkat akurasi data yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan subsidi BBM yang berjalan saat ini.
“Dengan skema BLT, masyarakat diharapkan tidak khawatir mengenai risiko daya beli masyarakat yang bakal menurun. Bantuan langsung dari pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat agar tidak terganggu sehingga meminimalisir risiko terjadinya inflasi. Jadi bantuan langsung itu diberikan sebagai upaya untuk menjaga agar daya beli tidak terganggu oleh adanya kenaikan harga. Itu esensi dari perubahan subsidi harga menjadi bantuan tepat sasaran,” papar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa reformasi subsidi BBM juga dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).
Terpisah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan formulasi atau format subsidi tepat sasaran untuk BBM dan listrik bakal rampung dalam waktu satu minggu, terhitung sejak Senin (4/11).
Menurut Menteri Bahlil, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian yang mendalam terkait formulasi tersebut, serta menunggu laporan dari Pertamina, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta PLN.
“Kalau sudah selesai, dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden,” katanya.
Ia mengatakan, opsi yang ada saat ini lebih mengerucut pada skema bantuan langsung tunai (BLT), serta mempertimbangkan untuk tidak mencabut subsidi bagi kendaraan umum.
“BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” ucap Bahlil.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk pendataan penerima subsidi tepat sasaran, ditargetkan rampung paling lambat pada kuartal pertama tahun 2025.
“Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya,” kata dia.(SF)
