Ketua Komisi VII DPR

RUU EBT Jawaban Atas Permasalahan Transisi Energi di Indonesia

Jakarta, Ruangenergi.comKomisi VII DPR-RI menyebut, sektor energi merupakan sektor yang sangat berdampak pada kehidupan manusia.

Beberapa waktu lalu, Komisi VII mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law, untuk beraudiensi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menuturkan, untuk itu, pengambilan keputusan berkaitan dengan regulasi di sektor energi pun dinilai perlu melibatkan peran aktif masyarakat.

“Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang saat ini mendapat dukungan dari masyarakat, menjadi jawaban atas permasalahan transisi energi di Indonesia,” ungkap Sugeng.

Sugeng menambahkan bahwa peran pemanfaatan energi di Indonesia masih rendah, sehingga memerlukan percepatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional agar target 23% pada tahun 2025 dapat tercapai.

“Komisi VII DPR RI telah menerima masukan detail mengenai pembahasan pasal per pasal terkait RUU EBT dan akan menindaklanjutinya dalam pembahasan RUU EBT di intern Komisi VII DPR RI,” jelas Sugeng.

Sementara, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law, Grita Anindarini, dalam audiensi tersebut menyampaikan sejumlah catatan sebagai masukkan terhadap Komisi VII DPR terkait RUU EBT.

BACA JUGA  Komisi VII Gelar RDP Dengan BPH Migas

Menurutnya, berbagai aspek menjadi sorotan diantaranya terkait perlunya pendalaman materi dan substansi mengingat ada sejumlah pasal yang berpotensi mengulang dan tumpang tindih.

“Yang kami lihat memang masih banyak bab-bab yang cenderung mengulang apa yang ada dalam Undang-Undang Energi dan apa yang ada dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan,” bebernya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *