Jakarta, ruangenergi – Serikat Pekerja PLN, Persatuan Pekerja Indonesia Power dan Serikat Pekerja PJB menolak PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menjadi pimpinan holding panas bumi dengan mengakuisisi aset dari PLN Gas dan Geothermal, PT Indonesia Power, dan PT Geo Dipa Energi.
Dalam surat undangan yang diterima ruangenergi.com menjelaskan bahwa ketiga serikat pekerja itu akan mengadakan konfrensi pers pada Selasa 27 Juli 2021 untuk menolak adanya privatisasi pembangkit listrik serta menolak PGE sebagai pimpinan holding.
Muhammad Abrar Ali Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN dalam undangannya kepada media menyatakan bahwa untuk holdingisasi PLTP rencananya adalah menggabungkan beberapa perusahaan BUMN dan anak usaha BUMB antara lain PT PLN, PT Geo Dipa, PT Pertamina Geothermal Energi, dan PT Indonesia Power.
“Saat ini ada rencana holdingisasi terhadap PLTP dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTGU) serta privatisasi/IPO terhadap usaha ketenagalistrikan yang saat ini masih dikuasai PLN dan anak usahanya. SP PLN Grup menolak PGE sebagai holding company-nya,” tulis Abrar dalam surat undangan kepada ruangenergi.com , Minggu(25/7/21)
Abrar menegaskan, merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terkait denga putusan judicial review UU Ketenagalistrikan untuk usaha ketenagalistrikan maka yang menjadi holding company-nya adalah PLN.
Secara bersamaan Kementerian BUMN akan menlakukan IPO terhadap usaha-usaha ketenagalistrikan yang saat ini masih dimiliki oleh PLN dan anak usahanya.
“Padahal IPO pada dasarnya menjual saham yang dimiliki suatu perusahaan kepada pihak lain (swasta). “Dengan kata lain ini adalah bentuk privatisasi atau masuknya kepemilikan privat ke dalam perusahaan,” jelas Abrar
