Bojonegoro, Jatim, ruangenergi.com-Pemerintah kembali mencatat langkah penting dalam upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, melaporkan bahwa kesepakatan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk membuka akses lahan bagi tiga proyek pengeboran strategis telah resmi diteken pada Selasa (7/7/2026).
Kesepakatan tersebut dinilai menjadi terobosan penting dalam mempercepat realisasi proyek-proyek hulu migas yang selama ini kerap menghadapi tantangan penyediaan lahan.
Menurut Djoko, nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala SKK Migas, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktorat Kementerian Pertanian, Direktorat Hulu Migas, serta Bupati Bojonegoro, Bupati Demak, dan Bupati Grobogan.
“Kesepakatan bersama telah ditandatangani untuk mendukung pelaksanaan pengeboran sumur-sumur strategis,” ujar Djoko dalam laporannya, seperti diceritakan kepada ruangenergi.com
Tiga proyek yang akan segera memasuki tahap pengeboran tersebut meliputi:
- Sumur KKW yang dioperasikan Exxon Cepu di Kabupaten Bojonegoro dengan kebutuhan lahan sekitar 0,6 hektare.
- Sumur BGE-1 milik Pertamina EP (PEP) di Bojonegoro dengan kebutuhan lahan sekitar 3,5 hektare.
- Sumur RBG-5, RBG-6, dan RBG-7 yang dioperasikan TIS di wilayah Kabupaten Demak dan Grobogan dengan kebutuhan lahan sekitar 4,4 hektare.
Jika seluruh proyek berjalan sesuai rencana, potensi sumber daya yang akan dikembangkan sangat signifikan. Total cadangan diperkirakan mencapai 23 juta barel minyak dan 1,5 triliun kaki kubik (TCF) gas, dengan potensi produksi sekitar 35.000 barel minyak per hari (BOPD) serta 450 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD).
Produksi sebesar itu dipandang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target peningkatan lifting migas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Djoko berharap seluruh proses perizinan dan persiapan lapangan dapat berjalan lancar sehingga kegiatan pengeboran dapat segera dimulai.
“Mohon dukungan dan doa. Insya Allah seluruh proses berjalan lancar dan pengeboran dapat segera dimulai secepatnya,” kata Djoko.
Keberhasilan menyatukan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam satu kesepakatan menunjukkan semakin kuatnya sinergi pemerintah dalam menghilangkan berbagai hambatan investasi sektor hulu migas.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal positif bahwa percepatan eksplorasi dan pengembangan lapangan baru terus dilakukan untuk mengejar target peningkatan lifting nasional, sejalan dengan komitmen pemerintah menjaga ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.
