Soal Ekspor Batubara, Menko Luhut dan Menteri Arifin Beda Sudut Pandang

Jakarta, ruangenegi – Keputusan pemerintah melarang perusahaan batubara menjual hasil tambangnya ke luar negeri disikapi oleh pembantu Presiden Jokowi dengan sudut pandang berbeda.

Presiden Jokowi seperti diketahui dengan tegas melarang ekspor batubara dengan alasan situasi pembangkit PLN sedang kritis. PLTU Suryalaya 1-7 dan PLTU Jawa 7 dengan kapasitas pembangkit 5.4 Giga Watt(GW) akan berhenti memasok listrik jika tidak ada tambahan pasokan batubara.

Langkah Jokowi diapresiasi oleh PLN, persoalan lain dari kebijakan presiden justru muncul, karena para pembantunya menyikapi dengan pola pikir berbeda.

Menteri ESDM Arifin Tasrif di acara paparan capaian kinerja Kementerian ESDM mempertimbangkan opsi membuka keran ekspor jika kebutuhan batubara pembangkit PLN sudah terpenuhi dengan HOP 15 hari dan 20 hari untuk daerah diluar Jawa-Bali.

“Ekspor diprioritaskan bagi perusahaan batubara yang sudah memenuhi DMO untuk PLN”, kata Arifin Tasrif, Rabu (12/1/22)

Berbeda dengan Arifin, Menko Luhut Binsar Panjaitan dalam pernyataannya berpendapat sebaliknya. Keran ekspor sudah diperbolehkan mulai hari Rabu ini dengan pertimbangan pasokan batubara untuk PLN sudah aman.

BACA JUGA  Implementasi Peraturan Menteri ESDM Tentang PLTS Atap

Pemerintah resmi mencabut larangan ekspor dan pemerintah kembali mengizinkan kegiatan ekspor batu bara secara bertahap dan akan dievaluasi mulai Rabu (12/1/2022).

Rapat pembahasan penyelesaian ekspor batu telah berlangsung sejak Kamis (6/1/) dan berakhir pada Senin (10/1) yang dilakukan bersama sejumlah pemangku kebijakan termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), para pelaku usaha di bidang pertambangan batu bara , PT PLN (Persero) dan sejumlah pemangku lainnya.

“Pasokan batubara untuk pembangkit PLN sudah aman. Perusahan batubara bisa kembali melakukan ekspor secara bertahap mulai Rabu ini”,ujar Luhut

Tidak adanya kordinasi antar menteri dalam menyikapi soal krisis batubara tentu sangat disayangkan. Selaku pembantu presiden selayaknya mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan dan menyampaikan pendapatnya satu suara, bahwa ekspor barubara bisa dilaksanakan setelah akhir Januari 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *