Soal PT GNI, PKS Minta Pemerintah Tak Tumpul ke Atas Tajam ke Bawah

Jakarta, Ruangenergi.com – Sebagai pemegang otoritas kekuasaan, pemerintah seharusnya bisa memaksa pihak manajemen PT Gunbuster Nichel Industry (GNI) membuka semua data operasional perusahaan yang diduga menjadi penyebab bentrok maut pada Sabtu (14/1) lalu. Jangan sampai pemerintah dinilai terlalu lemah menghadapi manajemen PT GNI.

“Pemerintah punya kewenangan untuk memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).

Mulyanto menyebut sikap lemah menunjukan pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT GNI. Padahal, negara yang diwakili pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku. Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, pemerintah harus dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia.

“Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” ungkapnya.

Mulyanto mengungkapkan akar masalah yang memicu mogok kerja yang berbuntut bentrok antarkelompok pekerja di atas ialah soal ketidakadilan upah. Karena itu, negara harus hadir melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.

“Kalau melanggar maka pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT. GNI ini,” pungkasnya.(Red)

 

BACA JUGA  Hasil Uji Tekstur Tanah di Lokasi Kebocoran Gas Dieng, Tim Gegana : Paparan H2S Di Lokasi Sudah Dinyatakan Aman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *