Medan, Ruangenergi.com – Anggota DPR-RI menyoroti adanya praktik penambangan ilegal di daerah Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah per bulannya.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR dengan Kapolda Sumut Irjen Pol. Panca Putra Simanjuntak beserta jajaran, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut IBN Wiswantanu beserta jajarannya, di Mapolda Sumut, Medan, belum lama ini.
Menurut Rahul, para penambang ilegal tersebut memanfaatkan konsesi atau izin melakukan tambang dari PT Sorikmas Mining, anak perusahaan PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM).
“Penambang ilegal di Mandailing Natal dapat merugikan negara sekitar ratusan miliar per bulan,” ungkap Rahul .
Rahul mengungkapkan, PT Sorikmas Mining diberi izin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konsesi sebesar 50 ribu hektar. Para penambang ilegal tersebut memanfaatkan konsesi itu dengan menggunakan alat tambang yang mampu menghasilkan 50 gram emas dalam sehari atau sebesar Rp1 miliar per hari.
Selain itu, lanjut Rahul, satu alat tambang tersebut menggunakan tiga orang operator dan 5 kru dengan waktu bekerja 24 jam tanpa berhenti.
“Dengan alat 450 unit, diperkirakan dalam sebulan diperoleh Rp 250 miliar. Proses bagi hasil emas dengan penambang atau pemilik alat tambang dan pemodal,” urai
Untuk itu, dirinya mendorong Polda Sumut untuk segera menindak para pelaku penambang ilegal tersebut. Apalagi, Rahul mendengar Densus Polda Sumut sudah memiliki sejumlah bukti terkait penambangan ilegal tersebut.
Lebih jauh, ia mengusulkan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan rapat internal guna membahas rencana kunjungan kerja langsung ke lokasi tambang ilegal tersebut.
“Izin pimpinan nanti kita perlu juga buat rapat di Jakarta untuk bisa kunjungan untuk melihat lokasinya, karena saya tahu tempatnya dan tahu pelaku tambangnya bekerja,” tandas Politisi Gerindra tersebut.
