Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Pemerintah menyisipkan dalam pasal 128A salah satu poinnya memberikan royalti 0% (Nol Persen) untuk kewajiban penerimaan negara dalam menigkatkan kegiatan peningkatan nilai…
Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat mendorong iklim investasi di sektor ESDM agar lebih menarik. Pasalnya, sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang membutuhkan investasi tinggi.…
Jakarta, RuangEnergi.Com- Terkait dengan simpang siurnya kabar burung yang beredar ditengah masyarakat tentang UU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo,Jum’at(9/10/20) menjelaskan dengan gamblang pasal demi pasal yang memicu kegaduhan karena adanya informasi yang dipelintir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut…
Jakarta, Ruangenergi.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menginstruksikan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) dari Aceh hingga Papua untuk ikut demo aksi turun ke jalan bersama…
Jakarta,RuangEnergi.com–Serikat Pekerja SKK Migas mereview Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law,dinilai tidak banyak perubahan significant. Hanya di pasal 1, ayat 21 22 definisi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta pasal 4 dan 5 di UU 22 2001. Tapi ada yang…
Jakarta, Ruangenergi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah sepakat Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (RUU Omnibus Law Cipta Kerja), dalam sidang paripurna pada (05/10) kemarin, menyetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja).…
Jakarta,RuangEnergi.com– Pengamat Migas Tumbur Parlindungan mengatakan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau lazim dikenal Omnibus Law Cipta Kerja, maka semua urusan eksplorasi dan eksploitasi di hulu migas hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Hulu migas tidak perlu urus perijinan di…
Jakarta,RuangEnergi.com-Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, atau lazim disebut Omnibus Law Cipta Kerja. Beredar di kalangan wartawan salinan isi RUU Cipta Kerja.Terkait dengan sektor minyak dan gas,…
Jakarta, Ruangenergi.com – Pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada kepentingan buruh telah memicu rencana para buruh untuk menggelar demo besar-besaran di berbagai daerah, bahkan akan berujung pada migok nasional. Mereka yang akan demo dan mogok nasional adalah…
Jakarta, ruangenergi.com – Nasib pertambangan-pertambangan batubara raksasa di Indonesia yang pada tahun 2019 terkesan tidak jelas masa depannya akibat ketidakjelasan akan tata cara perpanjangan PBKP (Perizinan Berusaha Pertambangan Khusus) menemui titik terang. Titik terang itu muncul setelah revisi PP 23…