suasana rig

Tumbur Parlindungan: Urusan Migas Dilakukan Pemerintah Pusat

Jakarta,RuangEnergi.com– Pengamat Migas Tumbur Parlindungan mengatakan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau lazim dikenal Omnibus Law Cipta Kerja, maka semua urusan eksplorasi dan eksploitasi di hulu migas hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Hulu migas tidak perlu urus perijinan di tingkat daerah.cukup diberikan Pemerintah Pusat.

tumbur parlindungan

“Di pasal 5 ditulis : kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat,” kata Tumbur melalui WA dengan ruangenergi.com,Selasa (6/10/2020).

Dengan demikian,lanjut Tumbur, perlu minta ijin ke pemerintah daerah.Sesuai aturannya kalau sudah diijinkan di pusat tidak ada lagi urusan ijin di daerah. Kemudian, SKK Migas tetap berperan sebagai Badan Pelaksana.

“SKK Migas tetap ada sebagai Badan Pelaksana. Itu ada di pasal 1 Ayat 23,” tegas Tumbur.

Dalam catatan ruangenergi.com,berdasarkan Permen ESDM 29/2017, izin sektor migas hanya ada enam. Rinciannya terdiri dari dua izin hulu migas seperti izin survei umum dan pemanfaatan data migas dan empat izin hilir migas seperti izin pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga.

BACA JUGA  Bersama INPEX Masela, SKK Migas Tuntaskan Metocean Service Visit untuk Proyek LNG Abadi

Perizinan migas ada 104. Kemudian pada 2015, telah disederhanakan menjadi 42 izin dan diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Betul… itu yang dari ESDM … ijin lainnya yang bukan dari Esdm tapi ada di kementerian lain and di daerah dengan omnibus law tidak berlaku lagi… karena dalam omnibus law perijinan diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat itu President di definisi omnibus law,“pungkas Tumbur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *