EBT PLTP dieng-2

Butir-Butir Pengaturan Pemanfaatan Panas Bumi dalam UU Cipta Kerja

Jakarta, Ruangenergi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah sepakat Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (RUU Omnibus Law Cipta Kerja), dalam sidang paripurna pada (05/10) kemarin, menyetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja).

Pasalnya, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, menjadi program prioritas pemerintah dalam mengembangkan potensi EBT di Indonesia.

Diketahui, sumber EBT di Indonesia jumlah sangat melimpah hingga mencapai 417,8 GigaWatt (GW), yang terdiri dari energi air, panas bumi, bioenergi, bayu (angin/udara),  dan surya (matahari).

Untuk potensi panas bumi atau Geothermal di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebesar 23,9 GW. Berdasarkan data Kementerian ESDM cq. Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), potensi energi panas bumi baru dimanfaatkan sebesar 8,9% atau 2.130,6 MW, masih banyak yang belum dimanfaatkan.

Adapun butir-butir UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut yang mengatur pemanfaatan EBT (Pemanfaatan Panas Bumi) tertuang dalam Pasal 41 yang menyebutkan, Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) diubah:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1, Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.

Pasal 4 ayat 2, Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip pemanfaatan.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat 1, yang menyebutkan bahwa, Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 dilakukan terhadap:

a. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada :

1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
2. Kawasan Hutan konservasi;
3. kawasan konservasi di perairan; dan
4. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.

b. Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung, Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut.

Pasal 5 ayat 2, Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 sesuaindengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

Pasal 5 Ayat 3, Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 menyebut, Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a. pembuatan kebijakan nasional;
b. pengaturan di bidang Panas Bumi;
c. Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi;
d. pembuatan norma, standar, pedoman, dan kriteria untuk kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;
g. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
h. pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan
i. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7, Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meliputi:

a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung;

b. pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

c. pembinaan dan pengawasan;

d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan

e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8, Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
meliputi:

a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung;

b. pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

c. pembinaan dan pengawasan;

d. pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan

BACA JUGA  Fakultas Hukum UGM Soroti UU Cipta Kerja

e. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 1, Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung.

Pasal 11 ayat 2, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk pemanfaatan langsung yang berada pada :

a. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
b. Kawasan Hutan konservasi;
c. kawasan konservasi di perairan; dan
d. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia.

Pasal 11 ayat 3, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh gubernur sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 11 ayat 4, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh bupati/wali kota sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan

b. wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Pasal 11 ayat 5, Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan permohonan dari Setiap Orang.

Pasal 11 ayat 6, Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung diberikan setelah Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15, Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 termasuk harga energi Panas Bumi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 ayat 1, Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi.

Pasal 23 ayat 2, Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan oleh pemerintah pusat kepada Badan Usaha berdasar hasil penawaran Wilayah Kerja.

Pasal 23 ayat 3, Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24, Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan Hutan, pemegang Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dibidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36 ayat 1, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pelaku usaha Panas Bumi:
a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi; dan/atau
b. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 36 ayat 2, Sebelum melaksanakan pencabutan Perizinan Berusaha Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pelaku usaha Panas Bumi untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perizinan Berusaha terkait Panas Bum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika:

a. Pelaku usaha Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan; atau
b. Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38 ayat 1, Dalam hal Perizinan Berusaha terkait Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pelaku usaha Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 36 ayat 2, Kewajiban pelaku usaha Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 36 ayat 3, Pemerintah Pusat menetapkan persetujuan pengakhiran Perizinan Berusaha Panas Bumi setelah pelaku usaha Panas Bumi melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *