
Jakarta, Ruang Energi.Com- Pakar dan profesional di bidang energi dan kelistrikan, Dr. Ir. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc, mengungkapkan kepada Ruang Energi.Com bahwa, tantangan pemanfaatan intermittent

Jakarta,Ruangenergi.com-PT PLN Gas dan Geothermal (PLNGG),selaku Anak Perusahaan PLN yang mendapatkan mandat untuk menjalankan penyedia infrastruktur midstream gas bagi Pembangkit milik PLN. Dalam rangka penyediaan

Jakarta,RuangEnergi.com-PT PLN Gas dan Geothermal (GG),anak usaha PT PLN (Persero) menilai small scale LNG sangat cocok untuk Indonesia Bagian Timur (IBT). PLN GG menunggu penugasan

Jakarta, RuangEnergi.Com- Direktur Utama Geo Dipa Energi, Riki F.Ibrahim menyampaian informasi terkait dengan telah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Dirjen

Jakarta,RuangEnergi.com-Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Maman Abdurrahman mengatakan dibutuhkan sebuah sistem pengangkutan Liquefied Natural Gas (LNG) berskala kecil dan mobile

Jakarta, RuangEnergi.Com- Guna mengurangi konsumsi BBM agar bisa menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik yang efisien, PLN mempercepat pemanfaatan gas untuk sektor ketenagalistrikan dengan

Jakarta, RuangEnergi.Com– PLN memperpanjang program “Super Merdeka” hingga 31 Oktober 2020. Perpanjangan ini dilakukan melihat tingginya animo pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/Industri Kecil Menengah

Jakarta, RuangEnergi.Com- Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN Indonesia Eko Sumantri menyatakan akan kembali menggunggat pasal yang terkait dengan klater ketenagalistrikan ke Mahkamah Konstitusi karena

Jakarta,RuangEnergi.Com. Setelah menuai pro dan kontra, akhirnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sidang paripurna, Senin (5/10/20), sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta

Jakarta, Ruangenergi.com – Upaya merealisasikan komitmen pelaksanaan proyek strategis nasional, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Induk