Terkait Harga BBM, KPPU Diminta Lebih Bijak

Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Eksekutif Energy Watch menilai
pernyataan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya permainan harga bahan bakar minyak (BBM) kurang tepat. Apalagi sesuai dengan 62.K/12/MEM/2020, badan usaha berhak untuk melakukan evaluasi harga periode tanggal 25 dua bulan sebelumnya sampai tanggal 24 bulan sebelumnya.

“Saya kira pernyataan KPPU bahwa ada permainan harga BBM kurang tepat. KPPU harus bisa melihat secara keseluruhan terkait dengan harga BBM ini,” kata Mamit kepada Ruangenergi.com di Jakarta, Minggu (17/5).

Menurut Mamit, berdasarkan kondisi tersebut badan usaha bisa membuat keputusan terkait dengan harga apakah turun, naik atau tetap. “Mereka pasti berhitung terkait dengan komponen pembentukan harga BBM serta memperhatikan kondisi keuangan internal perusahaan,” tukasnya.

Belum lagi terkait dengan kondisi global yang bisa saja memacu naiknya harga minyak dunia. “Untuk BUMN seperti Pertamina ini perhitungannya pasti akan sangat komprehensif, karena berbisnis dari hulu, hilir sampai dengan refinery,” ujarnya.

Lebih jauh Mamit mengatakan bahwa di tengah kondisin,melemahnya harga minya dunia saat ini maka dipastikan ssngat memukul kondisi keuangan Pertamina karena sektor Hulu adalah penyumbang terbesar keuntungan Pertamina. Sementara di sektor hilir, konsumsi BBM dipastikan mengalami penurunan hingga 26.4 persen untuk skala nasional karena adanya PSBB.

“Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan Pertamina. Belum lagi saat ini harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan secara signifikan karna OPEC+ sepakat memangkas produksi mereka sebanyak 9.7 juta bopd untuk Mei,dilanjutkan 7.7 juta bopd periode Juni-Desember. Komdisi lainnya adalah adanya beberapa negara yang saat ini sudah melonggarkan kebijakan lockdown mereka sehingga permintaan akan BBM semakin meningkat yang berujung pada kembali terkatrolnya harga minyak dunia,” papar Mamit.

BACA JUGA  Cegah COVID-19, Pertamina Foundation Salurkan Hand Sanitizer

Jadi KPP, kata dia, seharusnya lebih wise lagi dalam menyikapi harga BBM ini. Bahwa badan usaha lain mengikuti Pertamina itu wajar saja, apalagi Pertamina menguasai 98.3 persen BBM Umum di Indonesia. “Mereka pasti akan follow the leader terkait dengan harga, meskipun sekarang ini ada beberapa produk BBM swasta lebih murah dibandingkan harga Pertamina,” kata Mamit.

Namun harus diingat juga, bahwa sepanjang 2020 ini badan usaha sudah dua kali menurunkan harga BBM umum. Selain itu juga harga BBM di tanah air bukan yang termahal di Asean. “Jangan bandingkan dengan Malaysia dan Vietnam karena dari sisi geografi sangat jauh berbeda. Kita negara kepulauan dengan demikian transportasi akan lebih sulit lagi dibanding merrka. BBM kita juga masih lebih murah di bandingkan Thailand bahkan Filiphina. Belum lagi, sepanjang 2016 sampai sekarang harga Premium dan Solar tidak mengalami kenaikan,” tutup Mamit.(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *