Jakarta, ruangenergi.com- Di tahun 2025 mendatang akan ada peristiwa menarik digagas oleh para praktisi hukum dan non hukum di bidang migas dan energi, plus akademisi serta pengurus asosiasi-asosiasi bidang energi.
Mereka semua, akan grand launching Badan Sengketa Abritrase Energi (BASE) di tahun 2025 mendatang, sekitar bulan April.
“BASE baru buka …tahun depan baru Grand Launcing….sekarang baru sosialisasi ke semua pelaku sektor energi agar dalam kontrak-kontrak mereka memilih BASE sebagai tempat penyelesaian bila ada sengketa,” kata salah satu pendiri BASE, Didik S.Setyadi dalam bincang santai virtual bersama ruangenergi.com, Rabu (11/12/2024), di Jakarta.
Didik bercerita, kegiatan di sektor energi seringkali memiliki hal-hal yang spesifik yang tidak ditemukan pada kegiatan di sector lainnya, oleh karena itu maka kontrak-kontrak bisnis di sektor energi harus dirancang/dibuat oleh orang-orang yang benar-benar memahami sektor ini.
Demikian pula dalam pelaksanaan dan bahkan yang lebih penting lagi bila terjadi sengketa atas kontrak-kontrak tersebut, tidak sembarang hakim bisa memutuskan secara baik dan adil bila tidak memahami karakteristik kegiatan usaha ini, untuk itulah maka Indonesia membutuhkan sebuah Badan Arbitrase di bidang ini yang bena-benar diisi oleh orang yang berkompeten di bidang hukum energi.
“Semua sengketa perdata antara sesama Perusahaan Energi dan atau dengan Lembaga Pemerintah terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Investasi / Finansial, Pemakaian Fasilitas Bersama dapat memikih BASE sebagai forum penyelesaian sengketa,” jelas Didik.
BASE mendukung kemudahan berusaha di Indonesia dengan menjunjung tinggi Kepastian Hukum.
