Jakarta, ruangenergi.com – Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa, M.K., MT., IPU., ASEAN Eng., menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi lonjakan kebutuhan tenaga kerja di sektor energi surya.
Hal itu disampaikan dalam Mini Conference National Solar Transition Forum bertema “Powering Society Through Indonesia’s Solar Economy” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Iwa mengungkapkan, kebutuhan tenaga kerja di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diperkirakan mencapai sekitar 175 ribu orang per tahun. Angka tersebut merujuk pada proyeksi lembaga internasional seperti IRENA dan ILO.
“Kalau kita bagi ke sekitar seribu perguruan tinggi saja, setiap kampus harus menghasilkan minimal 175 lulusan per tahun yang siap kerja dan punya kompetensi sesuai kebutuhan industri,” ujar Iwa dalam keterangannya, Kamis, 23 April 2026.
Namun, menurutnya, dari lebih dari 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, hanya segelintir yang benar-benar menyiapkan lulusan untuk mendukung transisi energi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan krisis SDM di masa depan.
Ia menambahkan, kebutuhan tenaga kerja di sektor surya tidak hanya kuantitatif, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi teknis. Dalam satu megawatt instalasi PLTS, dibutuhkan sekitar 12 hingga 20 tenaga kerja dengan keahlian spesifik.
“Kuncinya bukan hanya jumlah lulusan, tapi kompetensinya. Apakah mereka benar-benar siap masuk industri? Itu yang masih jadi pertanyaan besar,” katanya.
Iwa juga menyinggung temuan dari International Energy Agency (IEA) yang menyebut kekurangan tenaga terampil sebagai salah satu hambatan utama percepatan transisi energi global. Kondisi tersebut, menurutnya, juga terjadi di Indonesia.
Ia mempertanyakan standar kompetensi tenaga pemasang PLTS di lapangan. “Apakah mereka sudah memiliki sertifikasi khusus instalasi PLTS? Ini berbeda dengan instalasi listrik konvensional yang sudah memiliki standar sertifikasi jelas,” imbuhnya.
Sebagai respons atas kesenjangan tersebut, ITPLN mulai menggeser pendekatan pendidikan dari sekadar penyedia lulusan menjadi penyedia kompetensi terukur. Kurikulum dikembangkan lebih adaptif dan modular, serta diarahkan pada kebutuhan industri energi terbarukan hingga sistem smart grid.
Selain itu, ITPLN juga mendorong penguatan praktik lapangan melalui program magang industri. Mahasiswa bahkan didorong untuk terlibat langsung dalam proyek selama satu tahun guna meningkatkan kesiapan kerja.
“Kami ingin dari teaching ke learning, dari teori ke problem solving. Mahasiswa harus terbiasa dengan kondisi nyata di lapangan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan industri dalam menyusun kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan riil pasar tenaga kerja.
Lebih lanjut, Iwa mengungkapkan adanya kesenjangan antara teori akademik dan kebutuhan industri, terutama dalam aspek desain sistem photovoltaic (PV), penggunaan perangkat lunak simulasi, hingga pengalaman proyek lapangan.
Menariknya, ia juga menyoroti faktor geografis Indonesia yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan energi surya. Meski kaya sinar matahari, kondisi atmosfer yang dipengaruhi awan akibat dominasi wilayah perairan membuat produksi energi sering tidak sesuai dengan perencanaan.
“Hampir tidak pernah hasil di lapangan sama persis dengan desain. Awan menjadi faktor yang sering diabaikan,” ucapnya.
Karena itu, ia menilai ke depan dibutuhkan keahlian lintas disiplin, termasuk spesialis geospasial untuk meningkatkan akurasi proyeksi energi surya. Setiap program Vokasi ITPLN bisa diakses melalui www.itpln.ac.id.
“Selama ini fokus kita di teknik elektro atau sistem energi. Padahal, keahlian geospasial sangat penting untuk memprediksi potensi energi secara lebih akurat,” kata Iwa.
Di lokasi yang sama, Ketua Taskforce Green Workforce Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Budiman Setiawan, menegaskan bahwa kualitas dan pemerataan SDM menjadi faktor kunci dalam pengembangan energi surya nasional. Menurutnya, keunggulan teknologi tanpa didukung tenaga ahli yang kompeten justru berpotensi menimbulkan risiko.
“Sehebat apa pun produknya, kalau tidak ada pemasangan yang benar dan penguasaan teknologi, itu berbahaya. Kita bisa menjadi sangat tergantung pada pihak luar,” ujar Budiman dalam forum tersebut.
Budiman memaparkan, saat ini distribusi tenaga ahli energi terbarukan di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 59 persen tenaga ahli berada di Jawa, sementara sisanya tersebar di wilayah lain. Sumatera Utara menjadi daerah kedua dengan kontribusi sekitar 7,3 persen.
Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang justru banyak dibangun di luar Jawa, terutama seiring program pemerintah seperti dieselisasi dan elektrifikasi daerah terpencil.
“PLTS ini banyaknya justru di luar kota besar, bahkan di wilayah terpencil. Tapi SDM-nya tidak merata. Ini jadi tantangan besar,” kata dia.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama ketimpangan tersebut adalah keterbatasan fasilitas pendidikan dan pelatihan di daerah. Minimnya pusat pelatihan kompetensi membuat calon tenaga ahli kesulitan memperoleh sertifikasi.
Budiman mencontohkan, tenaga kerja di Bali yang ingin mendapatkan sertifikasi energi terbarukan harus pergi ke Jawa karena belum tersedia lembaga pelatihan kerja (LPK) di daerahnya.
“Kalau dari Bali ingin sertifikasi, tidak bisa di sana. Harus ke Jawa. Ini kan jadi hambatan,” ucapnya.
Selain itu, kapasitas pengembang energi terbarukan lokal juga dinilai masih terbatas. Padahal, pemerintah menargetkan program dedieselisasi mencapai 17,1 gigawatt pada tahun ini sebagai bagian dari percepatan transisi energi.
Menurut Budiman, target tersebut tidak hanya membutuhkan teknologi panel surya, tetapi juga kesiapan SDM yang mampu mengelola sistem secara menyeluruh, termasuk integrasi smart grid, digitalisasi, hingga aspek keamanan sistem energi.
“Bukan hanya soal panel surya. Di dalamnya ada smart grid, digitalisasi, hingga security. Semua itu membutuhkan SDM yang mumpuni,” tutur dia.
Budiman menekankan pentingnya pemerataan akses pelatihan dan penguatan kapasitas SDM di daerah agar target transisi energi nasional dapat tercapai tanpa ketergantungan pada tenaga asing.
