ASPEBINDO Dukung Arah Bahlil: Substitusi LPG ke CNG–LNG Realistis, Perlu Insentif, Izin Fleksibel, dan Ekosistem Terintegrasi

Twitter
LinkedIn
Facebook
WhatsApp

Jakarta, ruangenergi.com — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, terkait upaya mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat pemanfaatan gas domestik.

Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, menilai langkah tersebut merupakan bagian penting dari strategi besar ketahanan energi nasional dan optimalisasi sumber daya dalam negeri.

“Apa yang disampaikan Pak Bahlil sudah tepat. Kita tidak bisa terus bergantung pada impor LPG. Gas domestik—baik CNG maupun LNG—harus menjadi solusi strategis ke depan,” ujar Anggawira.

Sejalan dengan Arah Pemerintah, Tapi Butuh Eksekusi yang Tepat

ASPEBINDO menilai bahwa dorongan pemerintah untuk mengembangkan pemanfaatan gas sebagai substitusi LPG merupakan langkah yang tepat secara kebijakan, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh implementasi di lapangan.

“Tantangan kita bukan pada ketersediaan gas, tapi pada distribusi, harga, dan keekonomian di hilir. Ini yang harus dibereskan agar program berjalan efektif,” tegasnya.

CNG & LNG Sudah Mulai Berjalan: Tinggal Scale Up

ASPEBINDO mencatat bahwa pemanfaatan gas bukan lagi sekadar rencana. Saat ini telah muncul inisiatif LNG retail skala kecil (mini LNG), termasuk distribusi dari Pasuruan ke Bali untuk sektor horeka (hotel, restoran, kafe).

Model ini memanfaatkan:

* Mini LNG plant
* Transportasi ISO tank
* Regasifikasi di lokasi pelanggan

“Ini bukti bahwa LNG retail sudah feasible. Tinggal bagaimana kebijakan mendorong agar bisa berkembang secara nasional,” tambah Anggawira.

Dukung Infrastruktur Gas: CISEM dan DUSEM Jadi Backbone

ASPEBINDO juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun infrastruktur gas nasional, seperti:

* Pipa CISEM (Cirebon–Semarang)
* DUSEM (Dumai–Sei Mangkei)

“Apa yang dilakukan pemerintah hari ini sudah benar, pipa menjadi backbone. Tapi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, kita tetap butuh CNG dan LNG sebagai solusi last mile,” jelasnya.

Potensi Integrasi dengan Program Prioritas Nasional

ASPEBINDO melihat peluang besar pemanfaatan CNG dan LNG dalam mendukung program pemerintah seperti:

* SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penggunaan gas dinilai lebih:

* Efisien
* Stabil pasokan
* Lebih bersih

Masalah Utama: Harga dan Keekonomian

Saat ini, LPG masih disubsidi sehingga harga di pasar lebih kompetitif dibandingkan CNG dan LNG.

“Kalau tidak ada intervensi kebijakan, substitusi tidak akan terjadi secara natural oleh pasar. Ini realitas yang harus kita hadapi,” ujarnya.

Rekomendasi Strategis ASPEBINDO

1. Insentif sebagai Kunci

* Harga gas khusus untuk downstream
* Insentif fiskal (tax allowance, pembebasan bea impor)
* Subsidi konversi pengguna
* Skema viability gap fund

2. Reformasi Perizinan: Izin Bertingkat

ASPEBINDO mendorong penerapan multi-tier licensing agar lebih banyak pelaku usaha dapat masuk:

* Tier 1: aggregator
* Tier 2: distributor
* Tier 3: operator lokal

“Kita perlu membuka ruang bagi swasta. Kalau terlalu rigid, ekosistem tidak akan tumbuh,” kata Anggawira.

3. Fleksibilitas Pasokan, Termasuk Impor LNG

Sejalan dengan dinamika global dan kebutuhan domestik, ASPEBINDO menilai penting adanya fleksibilitas kebijakan.

“Ketika demand dalam negeri meningkat, negara harus fleksibel membuka opsi impor LNG agar harga tetap kompetitif dan pasokan terjaga,” tegasnya.

Gas sebagai Energi Transisi Nasional

ASPEBINDO menegaskan bahwa gas (CNG dan LNG) memiliki peran strategis sebagai energi transisi:

* Lebih bersih dari BBM
* Lebih stabil dibanding energi terbarukan yang intermittent
* Lebih siap secara infrastruktur

“Gas adalah jembatan menuju energi bersih. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal dalam masa transisi energi Indonesia,” tambahnya.

Penutup

ASPEBINDO menilai bahwa arah kebijakan yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu diperkuat dengan langkah konkret di sisi hilir.

“Kalau kebijakan ini dikawal dengan insentif yang tepat, perizinan yang fleksibel, dan ekosistem yang terintegrasi, maka kita tidak hanya mengurangi impor LPG, tetapi juga membangun kedaulatan energi nasional berbasis gas,” tutup Anggawira.