Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah dan tekanan ekonomi global yang terus membayangi pasar komoditas, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) bergerak cepat menyusun strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional berbasis kekuatan mineral kritis Indonesia. Dipimpin Deputi Geoekonomi DPN, Dr. Yayat Ruyat, serangkaian audiensi strategis digelar di Jakarta pada Selasa (12/5/2026) bersama MIND ID, PERHAPI, dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Mengutip website DPN, bertempat di Kantor DPN, Jalan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, forum tersebut membahas langkah antisipatif menghadapi dampak geopolitik global terhadap industri minerba nasional, mulai dari gangguan rantai pasok energi, tekanan terhadap rupiah, hingga ancaman menurunnya daya saing investasi akibat kebijakan fiskal yang terlalu agresif.
Meski situasi global memicu kenaikan biaya logistik dan ketidakpastian pasar, DPN menilai kondisi tersebut justru membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemasok utama mineral kritis dunia. Aluminium, tembaga, dan nikel disebut menjadi komoditas yang semakin diburu seiring meningkatnya kebutuhan industri pertahanan, kendaraan listrik (EV), hingga pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI).
Dalam pemaparannya, MIND ID menyebut lonjakan harga aluminium dan tembaga akibat konflik Timur Tengah dapat menjadi “momentum emas” bagi Indonesia untuk naik kelas dalam rantai pasok industri global. Namun, peluang itu dinilai hanya dapat dimanfaatkan optimal jika didukung desain kebijakan yang sinkron dari hulu hingga hilir.
Karena itu, dalam diskusi muncul usulan pembagian peran kelembagaan yang lebih fokus. MIND ID diarahkan memperkuat sektor pertambangan hulu hingga pengolahan menengah, sementara pengembangan ekosistem manufaktur hilir diusulkan ditangani badan khusus agar industrialisasi berbasis mineral berjalan lebih agresif dan terintegrasi.
Di sisi lain, audiensi bersama Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dan Purnomo Yusgiantoro Center menyoroti kekhawatiran industri terhadap rencana kenaikan royalti nikel dan penerapan windfall tax. DPN menegaskan bahwa peningkatan penerimaan negara harus tetap mempertimbangkan stabilitas investasi, khususnya di sektor hilirisasi yang membutuhkan biaya besar dan kepastian jangka panjang.
PERHAPI mengingatkan bahwa tambahan beban fiskal berpotensi menekan margin industri pengolahan berbasis HPAL yang saat ini tengah menghadapi kenaikan biaya bahan baku dan volatilitas harga komoditas global. Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan kewajiban eksplorasi untuk menjamin keberlanjutan cadangan mineral nasional dibanding sekadar menaikkan tarif royalti.
Menurut para peserta diskusi, kebijakan eksplorasi yang kuat akan memberikan manfaat jangka panjang bagi ketahanan industri nasional sekaligus menjaga daya saing Indonesia di tengah perebutan pasar mineral global yang semakin ketat.
Selain membahas tata kelola fiskal, forum juga menekankan pentingnya kepastian regulasi, perlindungan investasi, serta penataan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara dan merusak ekosistem industri resmi.
Menutup rangkaian audiensi, DPN menegaskan komitmennya untuk menyusun rekomendasi kebijakan geoekonomi nasional yang komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global. Langkah strategis yang disiapkan meliputi penguatan sinergi antar-Kementerian/Lembaga, pemberian insentif eksplorasi, hingga memperkuat peran BUMN sebagai agregator mineral kritis nasional.
Melalui koordinasi yang solid dan kebijakan yang adaptif, Indonesia diyakini mampu mengubah tekanan geopolitik global menjadi peluang pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah ketidakpastian dunia, kekayaan mineral nasional kini dipandang bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan instrumen strategis untuk memperkokoh ketahanan ekonomi dan posisi Indonesia dalam percaturan industri global.
