Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, meminta dukungan penuh dari pemerintah dan DPR untuk menjaga momentum investasi hulu migas nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/6/2026), Djoko menegaskan bahwa keberhasilan mencapai target produksi dan investasi migas sangat bergantung pada kepastian regulasi, percepatan perizinan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Djoko, investasi hulu migas tahun ini diperkirakan meningkat sekitar US$0,1 miliar dibandingkan periode sebelumnya. Untuk mencapai target investasi sebesar sekitar US$6,1 miliar, SKK Migas membutuhkan berbagai dukungan strategis dari pemerintah.
“Beberapa proyek kami telah diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan percepatan insentif dan perizinan akan sangat membantu agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan sesuai jadwal,” ujar Djoko di hadapan anggota Komisi XII.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah terhadap berbagai kebutuhan perizinan dan pengecualian tertentu yang diperlukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Menurutnya, penyederhanaan proses perizinan akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pengeboran dan peningkatan produksi migas nasional.
Selain persoalan perizinan, Djoko menekankan pentingnya menjaga stabilitas regulasi. Ia berharap kontrak-kontrak yang telah ditandatangani dapat tetap berlaku sesuai ketentuan awal meskipun terjadi perubahan kebijakan di masa mendatang.
“Kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi investor. Kontrak yang sudah ditandatangani perlu mendapatkan perlindungan agar iklim investasi tetap terjaga,” katanya.
SKK Migas juga mulai menyiapkan fondasi untuk lonjakan investasi pada 2027. Djoko mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi hulu migas pada tahun tersebut diperkirakan berada pada kisaran US$10,1 miliar hingga US$11,5 miliar. Untuk mencapai target tersebut, dukungan terhadap skema cost recovery dan berbagai insentif fiskal dinilai menjadi faktor penting.
Di hadapan para legislator, Djoko turut meminta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan. Menurutnya, banyak proyek migas yang melibatkan berbagai instansi sehingga membutuhkan dukungan lintas sektor agar hambatan nonteknis dapat diselesaikan lebih cepat.
Permintaan dukungan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong peningkatan investasi dan produksi migas nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, SKK Migas terus mengupayakan perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, serta pengembangan proyek-proyek strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Dengan target investasi yang semakin agresif menuju 2027, RDP Komisi XII kali ini menjadi momentum penting bagi SKK Migas untuk memperoleh dukungan politik dan kebijakan guna memastikan proyek-proyek hulu migas dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.
Draf ini sudah menggunakan gaya berita media bisnis/energi nasional, dengan lead kuat, kutipan, dan penekanan pada isu investasi, perizinan, PSN, stabilitas regulasi, dan target 2027.
