Jakarta, ruangenergi.com – Rencana pemerintah untuk kembali menjalankan program kompor listrik induksi pada tahun 2027 mendapat perhatian dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Energy Watch, Olo Berto Siahaan, menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Olo, pelaksanaan program kompor listrik harus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan yang pernah mengalami penolakan pada 2022 tidak kembali menghadapi hambatan serupa.
“Program ini sebaiknya dijalankan secara bertahap dan tidak memaksakan masyarakat ekonomi bawah untuk langsung bermigrasi dari kompor gas elpiji ke kompor listrik,” ujar Olo Berto Siahaan.
Ia menilai, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai tantangan dalam beralih ke kompor listrik. Selain kebutuhan peningkatan daya listrik, penggunaan kompor induksi juga memerlukan peralatan memasak yang kompatibel serta penyesuaian biaya energi rumah tangga.
Olo mengingatkan bahwa pengalaman kegagalan program kompor listrik pada 2022 harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Saat itu, rencana migrasi dari elpiji ke kompor listrik menuai penolakan dari berbagai kalangan karena dianggap belum siap dari sisi sosial maupun ekonomi.
Karena itu, Energy Watch mendorong pemerintah untuk lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat selama masa transisi. Menurut Olo, pendekatan komunikasi yang persuasif akan jauh lebih efektif dibandingkan menjadikan penggunaan kompor listrik sebagai kewajiban.
“Kalau masyarakat sudah paham dan mengerti, bisa tumbuh kesadaran dan mau beralih,” katanya.
Olo menegaskan bahwa perubahan perilaku konsumsi energi tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah perlu memberikan pemahaman mengenai manfaat kompor listrik, baik dari sisi efisiensi energi, keamanan, maupun kontribusinya terhadap pengurangan ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG).
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027. Namun hingga saat ini, detail pelaksanaan program, termasuk jumlah unit yang akan dibagikan dan skema penerapannya, belum diumumkan secara rinci.
Energy Watch berharap pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesiapan masyarakat. Dengan strategi bertahap serta edukasi yang berkelanjutan, program kompor listrik diyakini memiliki peluang lebih besar untuk diterima publik dibandingkan pendekatan yang bersifat wajib.
Bagi Olo, kunci utama keberhasilan program bukan hanya pada penyediaan perangkat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat transisi energi di sektor rumah tangga.
