Catatan Redaksi: Gonjang Ganjing Masela Menanti Sebuah Kepastian

Jakarta,ruangenergi.com– Keriuhan tentang Masela kembali menggema dalam sebulan terakhir ini. Mega proyek Masela yang diperkirakan akan menelan dana investasi sebesar 20 billion dollar kembali ramai setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Jepang bulan Agustus  lalu.

Ditambah lagi ketika Jokowi berkunjung ke Kepulauan Tanimbar pada Jumat 2 September 2022 lalu. Dia berkata bahwa perkembangan blok Masela terus didorong penyelesaiannya.

Jokowi menceritakan ulang situasi yang terjadi di lokasi, di mana dulu pengembangan akan digarap dengan Inpex Masela Ltd, anak usaha Inpex Corporation asal Jepang (pemegang hak partisipasi 65 persen) dan Shell Upstream Oversears Ltd, anak usaha Royal Dutch Shell plc asal Belanda (pemegang hak partisipasi 35 persen).

Jokowi menjelaskan, karena itu harganya rendah, sehingga ada satu yang mundur. Sehingga ini pengerjaannya juga ikut mundur. Itu sebabnya,Presiden Jokowi berjanji pemerintah akan terus mendorong hadirnya mitra baru bagi Inpex di proyek ini sehingga segera dimulai Blok Masela.

Terakhir, Jokowi sudah bicara dengan sejumlah menteri terkait perkembangan Blok Masela ini di Istana Negara, Jakarta, pada 24 Agustus lalu. Kala itu, Jokowi telah memerintah anak buahnya segera mencari investor baru untuk Blok Masela.

Beda lagi ketika Jokowi ke Jepang. Dari hasil kunjungan tersebut pemerintah Jepang melalui JBIC berkomitmen, dihadapan Presiden Joko Widodo, untuk dapat membantu pendanaan mega proyek tersebut. Terkhusus skema pendanaan untuk membantu Pertamina yang digadang-gadang akan mengambil alih saham Shell di Masela.

Komitment pendanaan tidak serta merta akan memuluskan jalannya mega proyek yang sudah lima tahun jalan di tempat. Banyak pertimbangan yang harus diselesaikan. Pertama adalah berapa besar komitmen pendanaan akan diberikan oleh JBIC, apakah cukup besar untuk mengambil alih saham Shell.

BACA JUGA  Industri Migas Bukan Industri Baru di Indonesia, SKK Migas: Tak Perlu Khawatir AMDAL-nya

Kedua bagaimana Pertamina melihat keekonomian proyek Masela dengan pembangunan kilang LNG di darat dan kebutuhan pipa bawah laut di dasar palung Arafura. Ketiga apakah proyek dapat segera dijalankan tanpa melakukan “adjustment” terhadap POD yang ada.

Pemerintah perlu meng-evaluasi setiap opsi yang tersedia untuk menekan biaya investasi proyek. Karena setiap sen dollar yang bisa dihemat akan berarti banyak memperbaiki nilai keekonomian proyek. Opsi dikembangkan secara cerdas dan diluar “pakem” tanpa menghilangkan arti phrasa di dalam pasal 33 UUD 45 yang mensyaratkan bahwa setiap sumberdaya alam Indonesia dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Kemudian, berhembusnya kabar adanya opsi pengolahan gas di Australia. Nah,opsi pengolahan gas di Australia di proyek Ichthys yang merupakan bagian dari Inpex perlu didalami secara bijaksana. LNG hasil pengolahan akan tetap dimiliki oleh Indonesia dan hak penjualan gas tetap berada di pemerintah Indonesia. Karena status Icthys hanyalah sebagai kontraktor pengolah gas. Opsi ini dipercaya akan menekan biaya investasi secara significant. Mencegah kerusakan lingkungan pulau Yamdena dan menekan isu sosial yang bakalan muncul karena kegiatan mega proyek di pulau kecil tersebut.

Opsi pengolahan gas di Icthys tidak akan mengabaikan percepatan pembangunan di Maluku, karena proyek sebesar Masela akan membutuhkan dukungan basis logistik di darat. Begitu pula dengan multiplier effect tetap akan terwujud sebagaimana visi Presiden Jokowi, ketika beliau memutuskan konsep darat untuk Masela.

Semoga blok Masela segera dibahas di dalam sidang kabinet oleh Presiden Jokowi. Dengan demikian gonjang-ganjing atas nasib blok Masela terselesaikan dengan baik. Hasilnya pun dapat segera dinikmati, menambah neraca cadangan gas Indonesia.

Godang Sitompul, Pemimpin Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *