Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com- Kepala Badan Pengatur Hilir (Bph Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan Solar, masih dalam kondisi terkendali. Namun di balik kelancaran itu, ada dinamika baru yang mulai menjadi perhatian serius pemerintah: pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke subsidi.
Dalam bincang santai bersama RuangEnergi.com, Jumat (26/6), Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan hasil koordinasi dengan Bahlil Lahadalia terkait fenomena shifting konsumsi tersebut.
Menurut dia, distribusi Pertalite sejauh ini berjalan aman. Meski sempat muncul gangguan teknis pada dua pekan pertama, terutama terkait proses blending di tangki kendaraan roda empat, kondisi kini dinilai sudah normal.
“Pertalite relatif aman, distribusinya lancar. Memang sempat ada kendala teknis di awal, tapi sekarang sudah bisa diatasi,” ujar Wahyudi.
Namun, cerita berbeda terjadi pada Solar subsidi. Wahyudi menyebut jalur distribusi di lintas logistik, yang kerap disebut “jalur neraka”, kini menjadi titik rawan penyalahgunaan.
Fenomena yang paling menonjol adalah munculnya truk-truk angkutan yang diduga sengaja beroperasi hanya untuk berburu jatah harian Solar subsidi. Modus ini dinilai memperbesar tekanan terhadap kuota subsidi pemerintah.
“Yang jadi perhatian sekarang itu Solar. Ada kendaraan yang fungsi utamanya bukan angkut barang, tapi lebih ke mengambil jatah BBM subsidi,” katanya.
Wahyudi memaparkan, konsumsi Solar di banyak SPBU naik cukup tajam, rata-rata mencapai 10-12 persen. Lonjakan ini bukan hanya dipicu aktivitas ekonomi, tetapi juga perubahan perilaku pengguna kendaraan.
Ia menyoroti kendaraan berstandar Euro 4 yang seharusnya menggunakan bahan bakar dengan cetane number (CN) 51 ke atas, kini justru banyak yang beralih ke CN48 atau Solar subsidi.
Perubahan ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab utama beban subsidi energi terus membengkak.
Di sisi lain, Wahyudi juga menyinggung pola konsumsi energi regional yang menunjukkan perbedaan menarik. Jawa Timur disebut sebagai titik masuk utama distribusi barang nasional melalui pelabuhan dan kawasan industri, ditopang harga gas yang kompetitif hingga pasokannya bisa menjangkau Jakarta.
Pemerintah, kata Wahyudi, tetap berkomitmen menjaga akses masyarakat terhadap BBM subsidi tanpa melakukan pembatasan di lapangan. Namun, pengawasan akan diperketat agar subsidi tepat sasaran.
“Tim di lapangan adalah garda terdepan. Mereka terus memonitor agar kuota ini tidak disalahgunakan oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak,” tegasnya.
Ke depan, BPH Migas akan memperkuat pemantauan lapangan, termasuk mendokumentasikan temuan-temuan untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan subsidi energi nasional. Di tengah tekanan fiskal dan tingginya kebutuhan energi, pemerintah kini berpacu menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan ketepatan sasaran subsidi.
