Saumlaki. KKT, ruangenergi.com – Momen groundbreaking Proyek Abadi LNG Blok Masela di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Kamis (16/7/2026), menjadi panggung bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menegaskan arah baru pengelolaan investasi migas Indonesia.
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet, SKK Migas, INPEX, Pertamina, dan masyarakat Maluku, Bahlil menyebut proyek yang tertunda hampir tiga dekade itu akhirnya memasuki fase pembangunan nyata.
“Sudah 28 tahun proyek ini direncanakan. Sudah melewati enam presiden, dan hari ini Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mengeksekusinya,” kata Bahlil disambut tepuk tangan hadirin. Ruangenergi.com hadir langsung di acara tersebut.
Menurut Bahlil, perjalanan panjang Masela bukan semata persoalan teknis, tetapi juga akibat tarik-ulur kebijakan, terutama perdebatan mengenai pembangunan kilang LNG di laut (offshore) atau di darat (onshore). Perdebatan itu, katanya, membuat proyek strategis nasional tersebut berlarut-larut selama bertahun-tahun.
Perubahan terjadi setelah Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian ESDM melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek migas yang telah memiliki Plan of Development (POD) tetapi belum juga dieksekusi.
“Kami diminta memberikan penegasan kepada seluruh pemegang konsesi. Bahkan surat peringatan pertama sudah kami layangkan kepada investor yang belum bergerak. Alhamdulillah hari ini kita melakukan groundbreaking,” ujarnya.
Bahlil memastikan pembangunan tidak berhenti pada seremoni. Setelah peletakan batu pertama, pekerjaan lapangan langsung dimulai, mulai dari pengeboran sumur hingga pembangunan berbagai fasilitas pendukung seperti pelabuhan dan dermaga.
Nilai investasi proyek ini mencapai sekitar US$20,95 miliar atau hampir Rp390 triliun, menjadikannya salah satu proyek migas terbesar yang tengah dibangun di Indonesia.
Produksi yang dihasilkan diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton LNG per tahun, disertai produksi gas sekitar 1.200 MMSCFD dan sekitar 35 ribu barel kondensat per hari, yang diharapkan menjadi tulang punggung peningkatan lifting migas nasional.
Yang menarik, pemerintah memastikan gas Masela lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri.
“Enam puluh persen gas digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan maksimal empat puluh persen untuk ekspor,” tegasnya.
Gas tersebut akan dialokasikan untuk mendukung industri pupuk nasional, kebutuhan listrik PLN, jaringan gas PGN, hingga sektor industri lainnya sebagai bagian dari strategi hilirisasi pemerintah.
Namun pesan paling kuat dalam pidato Bahlil bukanlah besarnya investasi, melainkan keberpihakan kepada masyarakat lokal.
Ia meminta seluruh proses pembangunan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah turun-temurun bermukim di kawasan tersebut, meskipun sebagian lahan berstatus kawasan hutan.
“Saya ingin mereka diberikan bukan sekadar ganti rugi, tetapi ganti untung,” ujarnya.
Menurutnya, investasi hanya akan bernilai jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar proyek.
“Investasi masuk itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.”
Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sumber daya manusia lokal jauh sebelum proyek dimulai. Sejumlah putra-putri Tanimbar telah dikirim menempuh pendidikan di Akademi Migas milik Kementerian ESDM dan kini telah lulus.
Ia memastikan mereka akan menjadi prioritas utama dalam perekrutan tenaga kerja Blok Masela.
“Ambil dulu tenaga kerja dari Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Kalau masih kurang baru mencari dari daerah lain.”
Selama masa konstruksi, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja langsung, sedangkan saat operasi akan mempekerjakan sekitar 800 hingga 1.000 pekerja, di luar efek berganda terhadap sektor ekonomi lainnya.
Selain tenaga kerja, Bahlil meminta kontrak-kontrak pekerjaan yang dapat dikerjakan di daerah diprioritaskan bagi pengusaha lokal.
Ia bahkan secara khusus meminta Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengawal komitmen tersebut.
“Masyarakat di sini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita ambil hasilnya, tetapi masyarakatnya tidak kita perhatikan,” tegasnya.
Namun ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan proyek ini sebagai ajang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena ingin sukses lalu dipaksakan. Sudah, jangan pakai telepon-telepon lama,” kata Bahlil dengan gaya khasnya yang disambut hangat hadirin.
Bahlil juga menegaskan bahwa Proyek Abadi Masela tidak hanya menjadi proyek strategis dari sisi ekonomi, tetapi juga dirancang mendukung target transisi energi nasional.
Fasilitas tersebut akan dilengkapi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon dioksida dari proses produksi gas.
Pemerintah memproyeksikan proyek ini mampu memberikan penerimaan langsung sekitar US$37,8 miliar, ditambah US$6,43 miliar dari pajak tidak langsung selama masa konstruksi dan operasi.
Bagi Bahlil, groundbreaking Masela bukan sekadar dimulainya pembangunan fasilitas LNG, melainkan simbol berakhirnya penantian panjang selama hampir tiga dekade.
“Yang terpenting sekarang bukan hanya membangun proyeknya, tetapi memastikan masyarakat Tanimbar menjadi bagian utama dari keberhasilan investasi ini,” pungkasnya.
