Karhutla Kepung LNG Tangguh, Wamen ESDM Yuliot Minta BNPB Kerahkan Helikopter

Twitter
LinkedIn
Facebook
WhatsApp

Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar fasilitas LNG Tangguh, Bintuni, Papua Barat, mendorong pemerintah memperkuat langkah penanganan darurat. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memimpin rapat koordinasi untuk membahas kondisi terkini sekaligus langkah tindak lanjut menghadapi situasi tersebut.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kepala SKK Migas, Gedung Wisma Mulia lantai 39, Jakarta. Pertemuan dihadiri Kepala SKK Migas, Direktur Jenderal Migas, Deputi Eksploitasi SKK Migas, serta Deputi Perencanaan, Manajemen dan Wilayah Kerja (MPWK) SKK Migas.

Informasi yang diperoleh ruangenergi.com, rapat tersebut pada intinya merupakan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kondisi karhutla yang berdampak pada kawasan operasi BP di sekitar fasilitas LNG Tangguh.

 

Salah satu kebutuhan yang dibahas adalah dukungan sarana pemadaman dari udara.

Pemerintah meminta bantuan BNPB untuk menyediakan helikopter pemadam guna mempercepat upaya pengendalian api di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakter wilayah dan kondisi kebakaran yang dapat menyulitkan penanganan apabila hanya mengandalkan pemadaman dari darat.

Rapat ini sekaligus menjadi bagian dari koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi keadaan darurat di fasilitas LNG Tangguh akibat karhutla.

Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan api dapat dikendalikan, keselamatan fasilitas dan pekerja tetap terjaga, serta kegiatan operasi strategis hulu migas di kawasan tersebut tidak terdampak lebih jauh.

Fasilitas LNG Tangguh merupakan salah satu aset strategis dalam sistem energi nasional. Karena itu, perkembangan karhutla di sekitar wilayah operasi menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya dari sisi keselamatan dan keberlangsungan operasi.

Permintaan dukungan helikopter kepada BNPB menunjukkan bahwa penanganan karhutla di sekitar kawasan Tangguh kini membutuhkan penguatan sumber daya dan koordinasi antarlembaga.

Dengan koordinasi tersebut, pemerintah berharap penanganan di lapangan dapat berlangsung lebih cepat dan terukur sebelum kondisi kebakaran berkembang menjadi ancaman yang lebih besar terhadap fasilitas strategis migas nasional.