Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali membayangi stabilitas energi dunia. Jika jalur diplomasi gagal setelah pemilihan paruh waktu AS pada 3 November 2026, konflik yang selama berbulan-bulan berlangsung di kawasan Timur Tengah berpotensi memasuki babak baru dengan dampak serius terhadap harga minyak, pasokan energi, dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI).
Menurut Alwin Alhabi, pengamat geopolitik dalam kajiannya yang dibaca ruangenergi.com, pemilihan paruh waktu AS pada 3 November 2026 menjadi momentum krusial yang berpotensi menentukan arah konflik sekaligus memengaruhi stabilitas pasar energi dunia. Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan eskalasi, terutama terhadap keamanan pasokan minyak, beban subsidi BBM, dan keselamatan WNI di kawasan Timur Tengah.
Sebelum pemungutan suara, pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai masih memiliki pertimbangan politik domestik yang dapat menahan opsi serangan. Namun, setelah pemilihan, ruang untuk mengambil tindakan militer diperkirakan semakin terbuka.
Analisis yang menjadi dasar pembahasan ini memperkirakan kemungkinan eskalasi besar mencapai 9% sebelum 3 November, meningkat menjadi 52% hingga akhir November, dan 75% pada akhir 2026. Angka tersebut merupakan hasil pemodelan dan penilaian analitis dalam laporan, bukan probabilitas resmi pemerintah AS.
Persoalan utama Washington dan Teheran bukan sekadar ketiadaan komunikasi, melainkan perbedaan mendasar mengenai urutan langkah untuk mengakhiri konflik.
Alwin menulis, AS menginginkan Selat Hormuz dibuka kembali untuk seluruh lalu lintas pelayaran, serangan terhadap kapal tanker dihentikan, dan pembatasan program nuklir Iran menjadi bagian dari kesepakatan.
Sebaliknya, Iran menginginkan blokade laut AS dicabut terlebih dahulu, sanksi dilonggarkan, aset yang dibekukan dibuka, serta jaminan bahwa serangan baru tidak akan dilakukan.
Kedua pihak sama-sama menginginkan perubahan, tetapi tidak bersedia mengambil langkah pertama tanpa jaminan dari lawannya.
“Situasi ini membuat peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu singkat dinilai terbatas. Analisis tersebut memetakan empat kemungkinan perkembangan konflik sepanjang November,”ungkapnya.
Skenario pertama adalah kesepakatan kerangka yang membuka jalan bagi pelonggaran blokade secara bertahap, dengan peluang 18% dan harga minyak Brent diperkirakan berada di kisaran US$80–95 per barel.
Skenario kedua adalah kebuntuan bersenjata tanpa serangan besar baru, dengan peluang 30% dan harga Brent US$100–115 per barel.
Skenario ketiga berupa serangan militer terbatas AS dan Israel terhadap fasilitas rudal, pertahanan udara, serta sasaran nuklir Iran, dengan peluang 27% dan harga Brent US$110–125 per barel.
Sementara itu, skenario terburuk adalah perang energi di Teluk, termasuk serangan terhadap infrastruktur minyak dan energi kawasan. Skenario ini memiliki estimasi peluang 25%, dengan harga Brent berpotensi melonjak ke US$130–160 per barel.
Secara keseluruhan, analisis tersebut memperkirakan peluang gabungan serangan baru dan perang energi mencapai 52% hingga 30 November.
Selat Hormuz Jadi Kunci Ketahanan Energi
Menjadi perhatian Alwin dalam tulisannya, Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling strategis dalam perkembangan konflik. Gangguan pelayaran di jalur ini dapat memengaruhi distribusi minyak global dan meningkatkan biaya pengadaan energi negara-negara pengimpor.
Iran memiliki sejumlah pilihan untuk meningkatkan tekanan terhadap lawannya, mulai dari penggunaan ranjau laut, kapal cepat, rudal antikapal, dan drone hingga serangan terhadap pangkalan militer serta infrastruktur energi di kawasan Teluk.
Kelompok Houthi di Yaman juga dipandang sebagai faktor risiko, terutama melalui serangan terhadap sasaran di Arab Saudi dan potensi gangguan pelayaran di Laut Merah serta Bab el-Mandeb.
Jika serangan meluas ke Pulau Kharg, pusat penting ekspor minyak Iran, atau jaringan listrik dan fasilitas energi lainnya, dampaknya berpotensi merambat ke pasar energi dunia.
Serangan terbatas pun belum tentu memaksa Iran mengakhiri perlawanan. Teheran dapat menggunakan strategi asimetris untuk meningkatkan biaya militer dan ekonomi yang harus ditanggung Washington.
Indonesia Menghadapi Tekanan Ganda
Bagi Indonesia, tulis Alwin, risiko konflik tidak berhenti pada kenaikan harga minyak. Ancaman terhadap WNI yang bekerja di Timur Tengah dan jemaah umrah menjadi perhatian yang tak kalah mendesak.
Pekerja migran Indonesia dan jemaah umrah tersebar di sejumlah negara yang masuk dalam kawasan risiko, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Yordania.
Gangguan penerbangan, penutupan wilayah udara, atau serangan terhadap fasilitas transportasi dapat menyebabkan warga Indonesia terjebak di tengah situasi keamanan yang memburuk.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendataan WNI, menyiapkan pilihan penerbangan alternatif, dan mengevaluasi keberangkatan umrah apabila situasi keamanan semakin memburuk.
Pengalaman Maret 2026, ketika jalur diplomatik Indonesia dengan Iran disebut berhasil memperoleh persetujuan lintas aman bagi dua kapal tanker Pertamina, dapat menjadi salah satu referensi untuk melindungi kepentingan pelayaran Indonesia.
Pendekatan diplomasi yang tenang dan tidak memihak secara terbuka juga penting agar Indonesia tetap memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak.
Di sektor energi dan fiskal, Indonesia menghadapi tantangan karena kebutuhan minyaknya jauh melampaui produksi domestik.
“Analisis tersebut memperkirakan konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,5–1,6 juta barel per hari, sementara produksi atau lifting berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Selisih kebutuhan tersebut membuat Indonesia tetap bergantung pada pasokan dari luar negeri,”tulis Alwin dalam kajiannya.
Rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) Januari–Oktober 2026 dalam laporan tersebut tercatat sekitar US$92 per barel, jauh di atas asumsi anggaran US$70 per barel. Pada September, ICP disebut mencapai US$112,81 per barel.
Setiap kenaikan US$1 per barel pada ICP, menurut perhitungan sensitivitas dalam laporan, dapat menambah beban subsidi sekitar Rp8,5–10,5 triliun, sementara tambahan penerimaan diperkirakan hanya Rp3,5–5 triliun.
Artinya, kenaikan harga minyak dapat memperlebar tekanan fiskal apabila tidak diimbangi peningkatan penerimaan atau penyesuaian kebijakan.
Dalam skenario perang energi di Teluk, ICP rata-rata 2026 diperkirakan mencapai US$100,8 per barel, dengan tambahan beban bersih terkait subsidi sebesar Rp108–216 triliun menurut perhitungan model tersebut.
Angka itu merupakan estimasi skenario, bukan proyeksi resmi pemerintah. Dampak akhirnya akan bergantung pada realisasi harga minyak, nilai tukar rupiah, kebijakan subsidi, serta perkembangan pasokan energi.
Pemerintah, tulis Alwin, diminta Bergerak Sebelum 3 November. Untuk mengantisipasi risiko, terdapat tiga prioritas yang perlu diperhatikan pemerintah.
Pertama, menyiapkan rencana kontingensi bagi WNI di negara-negara Teluk, termasuk pendataan, opsi evakuasi, dan peninjauan keberangkatan umrah.
Kedua, memperkuat ketahanan pasokan energi dengan mendorong stok BBM menuju cakupan 30 hari serta memesan lebih awal kargo minyak dari luar kawasan Teluk. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap tekanan nilai tukar dan pasar surat berharga negara.
Ketiga, memperkuat koordinasi lintas kementerian setelah hasil pemilihan paruh waktu AS pada 4 November. Pembentukan atau pengaktifan satuan koordinasi krisis dapat membantu pemerintah mengevaluasi perkembangan terbaru dan memperbarui penilaian risiko dalam waktu 24 jam.
Pemerintah juga perlu membuka jalur komunikasi diplomatik dengan Teheran guna membicarakan keamanan pelayaran dan kepentingan Indonesia.
Bagi Indonesia, tantangannya bukan semata-mata apakah AS dan Iran akan mencapai kesepakatan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kesiapan nasional menghadapi dampaknya jika diplomasi gagal dan konflik kembali meluas.
Alwin mengingatkan dalam tulisannya, keselamatan WNI, ketahanan pasokan energi, dan kemampuan fiskal perlu menjadi bagian dari satu strategi antisipasi agar gejolak geopolitik tidak berkembang menjadi krisis energi di dalam negeri.
