Jakarta, ruangenergi.com— Pemerintah memastikan subsidi Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 kilogram tetap aman dan tidak akan membebani masyarakat, meski harga minyak mentah Indonesia atau ICP (Indonesian Crude Price) mengalami kenaikan akibat tensi geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kebutuhan LPG subsidi nasional saat ini mencapai sekitar 8 juta ton per tahun. Sebelum lonjakan harga minyak dunia, anggaran subsidi LPG berada di kisaran Rp80 triliun hingga Rp87 triliun per tahun.
Namun situasi berubah setelah harga acuan energi yang sebelumnya banyak merujuk pada harga kontrak Saudi Aramco bergeser mengikuti ICP, terutama setelah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Sekarang akan naik lagi karena harga ICP naik. Tetapi berapapun harga ICP naik, pemerintah berkomitmen untuk tidak membebani rakyat terhadap LPG subsidi,” tegas Bahlil saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Senin (15/06/2026), di Jakarta.
Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah berpotensi menambah beban fiskal negara, namun pemerintah tetap memilih menjaga daya beli masyarakat dengan memperbesar porsi subsidi energi.
Bahlil juga menegaskan, jika ada usulan untuk menaikkan volume atau rentang subsidi LPG, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam. Hal ini penting agar kebijakan energi tetap sejalan dengan strategi bauran energi nasional yang tengah disusun secara hati-hati.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa di tengah gejolak harga energi global, pemerintah tetap menempatkan stabilitas pasokan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat sebagai prioritas utama.
