Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan pers kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026), seusai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil membawa sejumlah kabar penting dari rapat tersebut. Mulai dari kondisi stok BBM nasional, rencana pengembangan bensin campuran bioetanol 50 persen atau E50, percepatan eksplorasi minyak dan gas bumi, pengelolaan sumur rakyat, hingga desain kelembagaan baru dalam RUU Migas.
Sidang tersebut merupakan Sidang Paripurna DEN pertama pada 2026. Presiden Prabowo hadir sebagai Ketua DEN, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Ketua DEN serta anggota DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan.
Stok BBM nasional 18-20 hari
Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi, Bahlil memastikan kondisi stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18-20 hari kebutuhan.
Menurut dia, angka tersebut masih berada dalam standar minimum kebutuhan nasional.
“Stok BBM kita, cadangan nasional kita berada di angka 18 sampai 20 hari. Jadi masih alhamdulillah clear,” kata Bahlil.
Bahlil juga menyebut persoalan antrean BBM yang sempat terjadi di Makassar telah terurai dan telah dilaporkan kepada Presiden.
Salah satu persoalan yang disoroti pemerintah adalah adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Pemerintah juga menemukan dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM subsidi dalam jumlah besar.
Dari B50 menuju E50
Tak hanya membahas kondisi jangka pendek, Sidang DEN juga membicarakan strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi.
Bahlil mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah segera menyusun langkah menuju E50, setelah Indonesia menjalankan program B50.
B50 merupakan bahan bakar diesel dengan campuran biodiesel berbasis sawit. Menurut Bahlil, pengalaman tersebut menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar berbasis etanol bagi sektor bensin.
Konsumsi bensin nasional, kata Bahlil, berada di kisaran 39-40 juta kiloliter per tahun. Sementara konsumsi solar sekitar 39 juta kiloliter per tahun.
“Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50,” ujar Bahlil.
Pemerintah melihat pengembangan E50 sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ketersediaan BBM dari dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri. Pemerintah juga secara resmi menyebut pengembangan E50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.
Eksplorasi digenjot, 45 ribu sumur rakyat ikut disorot
Strategi ketahanan energi tidak berhenti pada pengembangan bahan bakar nabati.
Pemerintah juga akan mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan dan blok migas, sekaligus mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur yang sudah ada.
Teknologi akan digunakan untuk mengintervensi sumur-sumur tua agar kembali memberikan kontribusi terhadap produksi migas nasional.
Yang menarik, Bahlil menyebut Presiden juga memberikan perhatian terhadap sekitar 45.000 sumur rakyat.
Sumur-sumur tersebut, menurut Bahlil, harus dikelola secara profesional dan diawasi agar tidak terjadi pelanggaran, termasuk penjualan hasil produksi ke pihak yang tidak semestinya.
Impor minyak Rusia dan prinsip “cari yang lebih murah”
Wartawan juga menanyakan kemungkinan tahap berikutnya impor minyak dari Rusia.
Bahlil mengatakan ketersediaan crude Indonesia pada prinsipnya aman, termasuk opsi dari Rusia. Namun detail teknisnya belum disampaikan.
Ketika ditanya mengenai kesepakatan pembelian minyak dari Amerika Serikat, Bahlil menegaskan pemerintah akan menggunakan pertimbangan keekonomian.
“Barang ada itu penting, tapi juga harus ekonomis,” kata dia.
Menurut Bahlil, pemerintah akan mencari sumber minyak yang memberikan nilai keekonomian terbaik sehingga tidak menambah beban APBN maupun masyarakat.
“Kita cari yang terbaik. Kita cari yang lebih murah, mana, itu yang kita akan beli,” ujarnya.
Pesan Bahlil untuk pemilik mobil mewah
Isu BBM subsidi kemudian menjadi bagian paling mencolok dalam sesi tanya jawab wartawan.
Bahlil memastikan pemerintah tetap menyiapkan stok BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun dia mengingatkan adanya fenomena shifting, yakni pengguna BBM nonsubsidi yang beralih menggunakan BBM subsidi.
Bahlil bahkan menyampaikan imbauan secara langsung kepada masyarakat berpenghasilan tinggi.
“Saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” kata Bahlil.
Dia menekankan subsidi seharusnya dinikmati masyarakat yang memang berhak.
Ketika ditanya apakah pemerintah akan membuat regulasi baru untuk mengatur persoalan tersebut, Bahlil mengatakan hal itu masih akan dipertimbangkan karena perubahan regulasi membutuhkan proses.
Namun, menurut dia, imbauan kepada masyarakat mampu dapat disampaikan terlebih dahulu.
“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, mbok pakai hatilah,” ujarnya.
Bahlil kemudian mengaitkan pesan tersebut dengan pengalaman hidupnya.
“Saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka,” katanya.
Dari Istana, agenda energi makin panjang
Dari sesi pencegatan wartawan di Istana itu, terlihat bahwa agenda energi pemerintah tidak hanya berbicara soal menjaga BBM tetap tersedia.
Ada tiga jalur besar yang kini berjalan bersamaan: menjaga stok energi jangka pendek, meningkatkan produksi migas dalam negeri, dan menyiapkan sumber energi alternatif untuk jangka panjang.
Di sisi lain, pembahasan RUU Migas membuka agenda baru mengenai desain kelembagaan tata kelola migas, termasuk posisi BUK Migas yang disebut akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sementara itu, pemerintah masih harus menjawab sejumlah pertanyaan teknis: seperti apa bentuk final E50, bagaimana kesiapan bahan baku dan industrinya, bagaimana desain BUK Migas dibandingkan SKK Migas, serta bagaimana memastikan subsidi BBM benar-benar diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Semua itu kini masuk dalam pekerjaan rumah besar pemerintah di sektor energi.
