Tangerang Selatan, Banten, ruangenergi.com – Pemerintah bersiap melakukan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menyusul rencana penambahan kapasitas pembangkit hingga 100 GW dalam program percepatan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan revisi RUPTL diperlukan agar program penambahan kapasitas pembangkit dan transisi energi memiliki pijakan perencanaan yang jelas.
“Pasti kita akan melakukan penyesuaian revisi RUPTL. Karena tidak mungkin program jalan tanpa ada landasan aturannya,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan seusai menghadiri acara Electricity Connect 2026 yang digelar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa (22/9/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah saat ini tengah menggodok penyesuaian RUPTL tersebut. Revisi akan menjadi bagian penting untuk menerjemahkan target penambahan kapasitas pembangkit sekaligus mendukung agenda transisi energi.
Bahlil mengatakan percepatan program 100 GW membutuhkan inovasi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, regulator, akademisi, hingga pelaku industri.
“Ini adalah bagian dari proses untuk persiapan dalam rangka kita mengimplementasikan program Bapak Presiden Prabowo untuk 100 GW dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak,” katanya.
El Nino Tekan Produksi PLTA
Di sisi lain, pemerintah tengah menghadapi tantangan penurunan debit air akibat fenomena El Nino yang berdampak langsung terhadap pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Bahlil mengakui berkurangnya debit air membuat produksi listrik dari sejumlah PLTA tidak dapat bekerja secara maksimal.
“Memang kita tahu bahwa El Nino ini banyak yang membuat debit air kita itu berkurang,” ujarnya.
Dampaknya bahkan terlihat pada sejumlah wilayah yang mengandalkan PLTA sebagai sumber pasokan listrik. Bahlil mencontohkan kondisi sejumlah sungai di Papua yang mengalami pendangkalan akibat berkurangnya debit air.
“Debit air berkurang, sungai berkurang, pasti menghasilkan listrik yang tidak maksimal,” kata Bahlil.
Kondisi tersebut, lanjutnya, secara bertahap mulai ditangani pemerintah.
Namun, tantangan tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah. Pemerintah bersama PLN harus mencari sumber pasokan alternatif agar berkurangnya produksi PLTA tidak mengganggu keandalan sistem kelistrikan.
PLTS dan Baterai Jadi ‘Natural Hedging’
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM kemudian menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi penurunan produksi PLTA.
Salah satunya melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS).
“Sebagai contoh di Sulawesi bagian selatan itu berkurang sekitar 650 MW,” ujar pejabat Ditjen Ketenagalistrikan tersebut.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah mendorong penambahan PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Skema ini menjadi semacam natural hedging terhadap ketergantungan sistem pada pembangkit yang produksinya dipengaruhi kondisi alam.
“Sehingga pada waktu musim kering, tambahan energi dari pembangkit listrik tenaga surya dengan battery energy storage system,” katanya.
Pemerintah juga mengakui sejumlah daerah lain menghadapi tantangan serupa. Penanganan dilakukan secara bertahap, termasuk memperbaiki tata kelola sistem kelistrikan di sejumlah wilayah.
Data Center Tak Perlu Khawatir Soal Listrik
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyinggung kebutuhan listrik untuk pengembangan data center di Indonesia.
Pemerintah, kata dia, terus mendorong pembangunan data center sebagai bagian dari pengembangan ekonomi digital dan industri masa depan.
Terkait kebutuhan listriknya, Bahlil memastikan pemerintah bersama PLN siap menyediakan kapasitas sesuai kebutuhan investor.
“Begitu mereka menyampaikan keinginannya, terus ditambah berapa kapasitas kebutuhan listrik yang dibutuhkan, pasti PLN akan menyiapkan,” tegasnya.
