Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka lebar peluang investasi di sektor kelistrikan nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlombaan negara-negara mengamankan energi, Indonesia justru menyiapkan pasar listrik dan energi terbarukan dalam skala besar.
Bahlil menyebut kebutuhan investasi untuk pengembangan kelistrikan nasional dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 mencapai sekitar Rp2.600 triliun hingga Rp2.700 triliun.
“Ini bukan pasar kecil. Ini pasar yang sangat besar,” kata Bahlil dalam forum energi, Selasa (22/9/2026).
Menurut Bahlil, RUPTL 2025–2034 memprogramkan pembangunan sekitar 69,5 GW kapasitasqa pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik. Dari kapasitas tersebut, sekitar 70% diarahkan menggunakan energi baru terbarukan (EBT).
Besarnya kebutuhan investasi tersebut, kata dia, menjadi peluang bagi investor dalam dan luar negeri untuk ikut mengambil bagian dalam transformasi sistem energi Indonesia.
Tak berhenti pada RUPTL, pemerintah juga menyiapkan program pembangunan PLTS hingga 103 GW yang ditargetkan berlangsung dalam tiga tahun.
Bahlil memperkirakan kebutuhan investasi untuk program PLTS tersebut mencapai sekitar US$70–73 miliar.
“Ini tentang investasi jangka panjang. Ini bukan pasar kecil,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah bahkan mulai melakukan penyisiran terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki kemampuan dan teknologi kompetitif untuk menggarap proyek tersebut.
Bahlil meminta proses pengadaan tidak berlarut-larut jika calon pelaksana dinilai memenuhi aspek teknis dan keekonomian.
“Kalau memang ekonomis, kita tunjuk saja. Tidak usah terlalu lama berbulan-bulan,” tegasnya.
Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 5,5 GW PLTS pada tahun pertama, sementara proses tender untuk kapasitas yang lebih besar mulai dipersiapkan.
Besarnya proyek energi terbarukan juga diarahkan menjadi mesin pertumbuhan industri nasional.
Bahlil menegaskan pemerintah akan memprioritaskan penggunaan produk dan komponen dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pembangkit.
Namun, impor tetap dimungkinkan apabila kapasitas industri domestik belum mampu memenuhi kebutuhan proyek.
“Kita tidak ingin pasar dalam negeri diisi produk-produk dari luar kemudian mematikan produk dalam negeri,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan investor untuk membangun ekosistem industri energi terbarukan nasional.
Bahlil juga menegaskan Indonesia tetap berkomitmen terhadap target net zero emission (NZE) meski dinamika global menunjukkan adanya negara yang mengubah atau menarik diri dari komitmen transisi energi.
Menurut dia, transisi energi memang membutuhkan biaya besar. Namun, pemerintah Indonesia memilih menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam program konkret.
“Ini bukan hanya tema, langsung buat program konkret,” ujarnya.
Salah satu instrumen utamanya adalah RUPTL yang memberikan porsi besar kepada energi terbarukan serta program PLTS skala besar.
Bahlil menilai posisi Indonesia sangat strategis karena memiliki sumber energi terbarukan yang beragam, mulai dari tenaga surya, air, panas bumi hingga angin.
Potensi tersebut sekaligus menjadi modal untuk mengembangkan pusat-pusat industri baru, termasuk memenuhi kebutuhan listrik data center yang terus berkembang di kawasan Asia Tenggara.
“Tidak perlu ragu para investor kalau mau bangun data center di Indonesia,” kata Bahlil.
Tawarkan Listrik ke Negara Tetangga, Tapi Harus Saling Menguntungkan
Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan sejumlah negara tetangga telah meminta Indonesia membuka peluang ekspor listrik.
Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap kerja sama tersebut. Namun, Indonesia tidak ingin kerja sama energi dilakukan dengan skema yang merugikan salah satu pihak.
“Kerja sama itu saling menguntungkan, bukan kerja sama saling menekan,” tegasnya.
Bahlil menekankan prinsip win-win harus menjadi dasar dalam setiap kerja sama energi dengan negara lain.
Menurut dia, keuntungan dalam kerja sama tidak boleh hanya dinikmati satu pihak.
“Win-win itu untung bagi kalian, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil,” ujarnya.
ASEAN dan Dunia Jadi Mitra
Bahlil mengatakan Indonesia tidak dapat membangun ketahanan energi sendirian. Kolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan komunitas global tetap diperlukan.
Ia mencontohkan kerja sama dengan Malaysia terkait pengembangan sektor migas ASEAN yang telah menjadi bagian dari komitmen dalam KTT ASEAN di Manila.
“Tidak ada sebuah negara hebat tanpa ada kolaborasi,” kata Bahlil.
Ia menggambarkan kerja sama tersebut seperti sapu lidi. Satu lidi tidak cukup kuat untuk membersihkan berbagai rintangan. Namun, ketika lidi-lidi tersebut disatukan, kekuatannya menjadi jauh lebih besar.
Pesan Bahlil kepada investor pun jelas: momentum investasi energi Indonesia sedang dibuka lebar.
Dengan potensi EBT yang tersebar dari Sumatra, Kalimantan hingga Papua, pemerintah ingin investasi tidak hanya menghasilkan tambahan kapasitas listrik, tetapi juga membangun industri domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Ini timing yang pas,” ujar Bahlil.
Ia menyebut sejumlah potensi besar, antara lain Sungai Mamberamo di Papua yang menurutnya memiliki potensi sekitar 23 GW, serta potensi sekitar 12 GW di Kayong, Kalimantan.
“Kalau ada yang mau air, PLTA di Papua. Banyak,” katanya.
Bahlil kemudian menantang para pelaku usaha dan investor untuk tidak sekadar melihat besarnya potensi Indonesia di atas kertas, tetapi mulai merealisasikan investasi.
“Apakah serius atau tidak untuk melakukan investasi di Indonesia?” pungkasnya.
