Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Pemerintah semakin serius menempatkan gas bumi sebagai tulang punggung transisi energi nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi bersih dan tuntutan kedaulatan energi, Kementerian ESDM mempercepat pembenahan tata kelola gas bumi sekaligus membangun jaringan pipa transmisi nasional yang saling terhubung.
Hal itu ditegaskan Laode Sulaeman dalam forum Luncheon Talk bertajuk Roadmap Akselerasi Peran Gas Bumi sebagai Energi Transisi Guna Kedaulatan Energi yang digelar oleh Ikatan Ahli Perpipaan Migas Indonesia di Pullman Jakarta Indonesia, Rabu (24/6/2026), dikutip dari website MIGAS.
Menurut Laode, posisi gas bumi kini telah berubah drastis dalam peta energi nasional. Jika dulu Indonesia dikenal sebagai eksportir besar LNG, kini mayoritas produksi gas justru diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri.
“Sekarang sekitar 70 persen gas dalam negeri kita manfaatkan untuk masyarakat dan industri. Ini menunjukkan gas bumi telah menjadi primadona,” ujar Laode.
Peningkatan konsumsi domestik itu, kata dia, menjadi sinyal positif, tetapi sekaligus memunculkan tantangan baru. Pemerintah harus cermat menyeimbangkan pemanfaatan gas sebagai bahan bakar sekaligus bahan baku industri strategis, mulai dari pupuk, pembangkit listrik, hingga metanol untuk mendukung program biodiesel.
Di tengah kebutuhan yang terus naik, pemerintah juga menghadapi kenyataan bahwa pasokan dari sumur-sumur migas eksisting mulai mengalami penurunan alami. Sementara cadangan-cadangan gas besar hasil temuan terbaru diperkirakan baru bisa berproduksi dalam tiga hingga empat tahun mendatang.
“Kita butuh tata kelola yang lebih baik agar transisi menuju produksi lapangan besar bisa berjalan mulus,” katanya.
Data pemerintah mencatat, pada 2025 Indonesia masih memiliki cadangan gas bumi sebesar 55,85 TSCF. Dengan modal itu, pemerintah tetap konsisten menolak opsi impor LNG meskipun tawaran dari luar negeri terus berdatangan hampir setiap pekan.
Laode menegaskan, selama Indonesia masih memiliki sumber daya sendiri, maka prioritas utamanya adalah memaksimalkan pemanfaatan gas nasional.
“Kalau energi itu bisa kita hasilkan sendiri, maka sebesar-besarnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri,” tegasnya.
Tak hanya soal pasokan, Laode juga mengingatkan bahwa minyak dan gas bumi kini menjadi instrumen strategis geopolitik. Kepemilikan cadangan energi, menurutnya, bisa memperkuat posisi tawar Indonesia di level global.
Untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah surplus gas dan pusat konsumsi, pemerintah kini mempercepat pembangunan infrastruktur pipa transmisi nasional. Selama ini, wilayah seperti Aceh, Natuna, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua memiliki surplus pasokan, sementara Jawa dan sebagian Sumatera justru menjadi pusat permintaan terbesar.
Dalam forum tersebut, Laode mengungkapkan bahwa proyek strategis nasional pipa transmisi gas Cisem Tahap 1 dan Cisem Tahap 2 telah rampung. Sementara proyek Dusem kini mulai masuk tahap konstruksi.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga telah menyiapkan desain dasar jaringan lanjutan Semarang-Solo-Yogyakarta, Cirebon-Bandung, hingga pengembangan jaringan gas kota (jargas) di sekitarnya.
“Infrastruktur ini harus terus dibangun. Setelah pipa transmisi selesai, cabang-cabangnya akan terus tumbuh dan saling terhubung,” jelas Laode.
Dengan jaringan interkoneksi nasional itu, distribusi gas dari daerah surplus diharapkan menjadi lebih efisien, mampu menutup defisit di wilayah lain, sekaligus menjamin pasokan energi yang aman, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat serta industri.
Pemerintah berharap sinergi antara regulator, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur gas bumi nasional, sehingga gas benar-benar menjadi “jembatan emas” menuju masa depan energi bersih Indonesia.
