Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com — Pemerintah bergerak cepat merespons kegelisahan pelaku industri terkait berkurangnya alokasi gas dan mahalnya harga energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan formulasi baru terkait pemanfaatan liquefied natural gas (LNG), khususnya untuk kebutuhan industri dalam negeri.
Informasi yang diperoleh RuangEnergi.com dari salah satu sumber di Kementerian ESDM menyebutkan, pembahasan intensif yang dipimpin langsung Menteri ESDM bersama jajaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan SKK Migas masih berlangsung hingga Sabtu (27/6/2026) malam dan berlanjut Minggu (28/06/2026). Puncaknya, Senin (30/06/2026).
Sumber tersebut mengungkapkan, fokus utama rapat adalah menghitung ulang kebutuhan volume LNG untuk pasar domestik, terutama sektor industri, di tengah meningkatnya tekanan pasokan dan tuntutan efisiensi harga energi.
“Kita sedang hitung berapa volume untuk industri,” ujar sumber tersebut kepada RuangEnergi.com.
Pernyataan ini mengindikasikan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan realokasi LNG agar kebutuhan industri strategis tetap terjaga, tanpa mengganggu komitmen ekspor yang sudah berjalan.
Isu ini mencuat setelah sejumlah kalangan industri mengeluhkan berkurangnya alokasi gas pipa dan terbatasnya akses LNG dengan harga kompetitif. Bahkan, persoalan ini disebut telah menarik perhatian para pemangku kepentingan di tingkat tinggi karena dikhawatirkan bisa mengganggu daya saing industri nasional.
Tak hanya soal volume, aspek harga LNG untuk domestik juga menjadi bagian pembahasan penting. Namun hingga rapat berlangsung, belum ada keputusan final.
“Belum selesai rapatnya,” kata sumber tersebut singkat.
Menariknya, perkembangan ini diperkirakan akan memasuki fase krusial pada Minggu (28/6/2026), setelah Menteri ESDM dijadwalkan menghadap Presiden untuk melaporkan hasil pembahasan sekaligus meminta arahan terkait kebijakan gas industri ke depan.
Jika keputusan strategis diambil di level Istana, bukan tidak mungkin publik akan segera mendengar pengumuman resmi, termasuk kemungkinan konferensi pers langsung dari pemerintah.
Langkah ini dinilai menjadi penentu arah baru tata kelola LNG nasional: apakah lebih banyak dialokasikan untuk industri domestik atau tetap menjaga keseimbangan ekspor demi penerimaan negara. Yang pasti, industri kini menunggu dengan cemas, sementara pemerintah berpacu mencari titik temu antara pasokan, harga, dan keberlanjutan energi nasional.
