Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com — Pemerintah kian mempertegas langkahnya dalam menjaga proyek energi nasional tetap bersih dan tepat sasaran. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian ESDM, resmi menandatangani Pakta Integritas untuk sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), Selasa (28/4), di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Langkah ini bukan sekadar seremoni. Di balik penandatanganan tersebut, tersirat komitmen kuat untuk memastikan setiap proyek berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari hambatan hukum maupun birokrasi.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). Peran ini dinilai krusial, terutama dalam mengawal proyek-proyek infrastruktur migas yang menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional.
Fokus pengawalan mencakup proyek besar, seperti pembangunan pipa transmisi gas Dumai–Sei Mangkei (Dusem) sepanjang sekitar 541,8 kilometer, serta pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) tahun 2025 sebanyak 115.264 sambungan rumah di 15 kabupaten/kota.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Agung Kuswardono, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kejaksaan menjadi kunci agar proyek tidak tersendat.
“Ini bukan formalitas. Ini adalah komitmen moral dan profesional untuk memastikan proyek strategis berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Agung dikutip dari website MIGAS.
Menurut Agung, dukungan Kejaksaan penting untuk meminimalkan risiko sejak dini, sekaligus memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Hal senada disampaikan Direktur IV Jamintel Kejaksaan Agung, Setiawan Budi Cahyono. Ia menekankan bahwa kehadiran tim PPS justru untuk membantu, bukan menghambat.
“Kami hadir untuk mengawal, memberikan asistensi hukum, serta memitigasi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan sejak awal,” kata Setiawan.
Ia menambahkan, pendekatan preventif ini diharapkan mampu menjaga proyek tetap berada dalam koridor hukum, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Proyek Dusem dan jargas sendiri merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam diversifikasi energi. Gas bumi didorong menjadi alternatif utama yang lebih efisien dan terjangkau, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi konvensional.
Dengan pengawalan dari sisi hukum dan intelijen, Ditjen Migas optimistis proyek-proyek tersebut dapat rampung sesuai target. Lebih dari itu, sinergi ini diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif.
Di tengah tantangan pembangunan infrastruktur energi yang semakin kompleks, langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengejar percepatan, tetapi juga integritas.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek-proyek ini bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga tentang menghadirkan energi yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
