Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com— Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) di tengah tekanan defisit pasokan energi nasional. Sinergi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mitra swasta dinilai menjadi kunci strategis untuk menjawab lonjakan kebutuhan minyak bumi dan bahan bakar minyak (BBM).
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, saat membuka Sosialisasi Konsep Kerja Sama Operasi dan/atau Teknologi (KSOT) di lingkungan PT Pertamina Hulu Energi di Hotel Bidakara, Jumat (24/4/2026).
Menurut Laode, dinamika geopolitik global yang kian kompleks menuntut soliditas seluruh pemangku kepentingan energi nasional.
“Dalam dua bulan terakhir kami terus memantau perkembangan global. Kekompakan antara pemerintah dan BUMN menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas energi nasional,” tegas Laode, dikutip dari website MIGAS.
Meski mencatat capaian positif dengan produksi minyak nasional 2025 yang melampaui target APBN, Laode menegaskan bahwa angka tersebut belum mampu menutup kebutuhan domestik. Produksi saat ini berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional telah menembus sekitar 1,5 juta barel per hari.
“Ini momentum yang baik setelah tren penurunan produksi dalam satu dekade terakhir. Namun tantangannya masih besar karena kesenjangan antara produksi dan konsumsi masih lebar,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 yang membuka peluang implementasi skema KSOT. Melalui regulasi ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat menggandeng mitra strategis dalam mengelola sumur atau lapangan idle maupun lapangan eksisting dengan dukungan teknologi mutakhir.
Skema KSOT diharapkan mampu mengoptimalkan potensi produksi dari aset-aset yang selama ini belum tergarap maksimal, sekaligus mempercepat penerapan inovasi teknologi di sektor hulu migas.
Di sisi lain, Laode menekankan bahwa peningkatan produksi harus tetap mengedepankan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE). Ia mengibaratkan HSSE sebagai fondasi utama dalam industri migas.
“HSSE adalah dasar utama. Jika fondasi ini lemah, maka seluruh sistem akan rentan. Kami mengapresiasi Pertamina yang konsisten menjadikan aspek ini sebagai prioritas,” tegasnya.
Pemerintah berharap melalui sosialisasi ini, Pertamina bersama calon mitra teknologi dapat bergerak cepat dan tepat dalam implementasi KSOT, baik dari sisi teknis maupun finansial.
“Sinergi dan kontribusi nyata seluruh pihak menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan pada akhirnya swasembada energi nasional,” tutup Laode.
