Pimpinan RDP komisi VII DPR dengan BPH Migas

Ini hasil Rapat Komisi VII dengan BPH Migas

Jakarta, Ruangenergi.comKomisi VII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, selaku pimpinan RDP mengatakan, rapat tersebut dinyatakan secara terbuka untuk umum.

Dengan agenda pembahasan mengenai Progres pembangunan infrastruktur gas pipa; Progres digitalisasi SPBU sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2020; Progres BBM 1 (satu) harga; dan lainnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, selaku Pimpinan Rapat mempersilahkan Kepala BPH Migas untuk menyampai materi kepada Komisi VII.

“Silahkan kepala BPH Migas untuk memaparkan materi kepada Komisi VII,” jelas Eddy disela pembukaan RDP, (15/09).

Kepala BPH Migas, Fansrullah Asa, mengatakan, untuk BBM satu Harga, sesuai Permen ESDM 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu harga Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional, BPH Migas tugasnya memang mengawal atau mengawasi Program BBM Satu Harga.

Untuk di Papua Barat, dari 2017-2019 terdapat 11 lokasi dibangun BBM Satu Harga. Sampai nanti tahun 2024 ada 31 lokasi lagi yang akan di bangun di wilayah tersebut. Untuk tahun 2020 ini ada 6 lokasi yang akan dibangun.

“Kami (BPH Migas) bersama-sama mulai dari mengawasi bagaimana ketersediaan dan distribusi BBM ini berjalan, hingga mengajak para Anggota Komisi VII DPR di dapilnya masing-masing untuk meresmikan BBM Satu Harga,” jelas Fansrullah.

Pria yang diakrab disapa Ifan itu menjelaskan, kelangkaan BBM yang terjadi di wilayah-wilayah 3 T (Terluar, Terdepan, Terpencil), solusinya sebenarnya dapat dibangun depot-depot BBM di wilayah tersebut dengan menggunakan dana BPH Migas yang relatif besar. Pasalnya, dana yang didapat BPH Migas sebesar Rp 1,3 Triliun, hanya dapat digunakan sebesar 25% nya atau sekitar Rp 250 Miliar, seharusnya dana tersebut semestinya bisa digunakan untuk membangun depot-depot BBM tersebut.

Ia mengatakan, salah satu problemnya yaitu pintu masuknya ada di badan perencanaan di Kementerian ESDM, melalui ke sekjenan baru masuk ke RKKL. Itu sebabnya BPH Migas inginkan memiliki badan anggaran sendiri sehingga tidak menggangu alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM Rp 7 T, dan BPH Migas dengan Rp 1,3 T bisa digunakan langsung untuk kepentingan pembangunan depot-depot BBM di wilayah 3T khususnya.

“Dana itu adalah dana yang kami dapatkan dari iuran badan usaha, tinggal nanti penugasan kepada Pertamina, apakah melalui skema lelang atau penunjukan langsung, tapi dana kita kembalikan lagi. Selama ini dana hanya mengacu kepada Permen Keuangan dan BPH Migas hanya bisa memakainya sekitar 24,9%, jadi kalau BPH Migas dapat dana Rp 1 T, BPH Migas hanya dapat memakainya sebesar Rp 250 M,” tuturnya.

“Kami juga sudah bertemu dengan Dirjen Anggaran untuk menaikkan besaran anggaran yang dapat digunakan BPH Migas, kalau bisa 60% atau lebih besar lagi, sehingga depot-depot bisa dibangun,” sambung Ifan.

Ia menegaskan, BBM Satu Harga kalaupun dibangun di 500 lokasi se-Indonesia, tidak mampu juga menjawab ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI. Karena rasio di wilayah 3T, 1 SPBU bisa mencapai 500 kilometer khususnya di wilayah 3T. Sementara di Jawa mungkin 1 SPBU sekitar 30 kilometer.

Untuk itu, pihaknya memiliki ide terkait BBM Satu Harga, pertama melalui sub penyalur, dan sudah ada sekitar 170 dibangun.

“Sub penyalur adalah semacam mini SPBU yang ada di wilayah 3T, nanti disuplai dari SPBU terdekat. Sementara itu, biaya angkut BBM tersebut diatur oleh Bupati, sudah ada di wilayah Papua, Asmat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan dan beberapa lokasi lainnya,” kata Ifan.

Kedua, idenya yakni Pertashop, yang membedakan Sub Penyalur dan Pertashop adalah kalau Sub Penyalur itu menjual BBM bersubsidi (Premium dan Solar), lalu kalau Pertashop hanya menjual BBM nonsubsidi.

“Tahun 2020 ini, Pertamina kerjasama dengan DPRD untuk membangun 1.500 lokasi Pertashop,” katanya.

Ia menyakini kalau Pertashop ini bisa dibangun diwilayah termasuk Indonesia timur, maka dapat menggeser penjualan Pertamini yang menjual BBM secara ilegal. Sebab kebanyakan (Pertamini ilegal) tersebut menjual BBM penugasan atau bersubsidi, dan itu bisa diganti menjual Pertashop.

“Jadi, nantinya juga Pertamina diuntungkan dan jaminan ketersediaan BBM di wilayah 3T juga ada, serta mengurangi penyimpangan BBM,” jelasnya.

Pembangunan Jargas

Selain itu, lanjut Ifan, terkait pembangunan pipa gas, untuk diwilayah Sorong, Papua, sebenarnya sudah memiliki Jargas (Jaringan Gas) rumah tangga, yang mana BPH Migas sudah menetapkan harganya. Sesuai tugasnya dalam UU Migas, BPH Migas sudah menetapkan harga Jargas di 52 Kabupaten dan Kota dengan 500.000 lebih sambungan untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

“Menariknya, kalau menggunakan Jargas tidak perlu impor LPG (Liquified Petroleum Gas) yang sampai 70%, dan tidak perlu memakai APBN yang menganggarkan Rp 50 T setahun, ini full betul-betul gas yang diambil dari dalam negeri dan disalurkan ke masyarakat. Hanya saja infrastruktur pembangunan jargas tersebut masih menggunakan dana dari APBN,” papar Ifan.

Akan tetapi, skema ini tidak akan terkejar kalau tidak menggunakan pola investasi atau KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) kalau capaiannya 10 juta sambungan rumah tangga, tapi idealnya 25 juta sambungan rumah.

“Ini tantangan dan kami mengusulkan Anggota Komisi VII agar bisa memaksimalkan jargas untuk mengurangi konsumsi LPG 3 Kg,” jelas Ifan.

Sementara, Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, menambahkan, sekarang sudah ada konsep untuk transisi ke green energi.

Sekarang ini saya melihat pembangunan perumahan-perumahan baru salah satu keunggulannya adalah adanya Jargas dan Solar Photovoltaik atau Rooftop (PV). Entah mekanisme yang bagaimana, setiap perumahan-perumahan baru utamanya itu dibangun Jargas. Saya kira BPH Migas bisa memprakarsai ngundang developer-developer perumahan untuk duduk bersama terkait pembangunan Jargas,” papar Sugeng.

Kepala BPH Migas, kembali melanjutkan, terkait dengan JBT (Jenis BBM Penugasan), setiap bulan selalu memverifikasi BBM subsidi yang diberikan oleh APBN dan dibagi kepada seluruh Kabupaten dan Kota, dan diberikan kepada PT Pertamina dan PT AKR.

“Setiap tanggal 17 setiap bulannya, kami selalu melaksanakan sidang Komite BPH Migas untuk menetapkan berapa volume BBM yang di ACC untuk dibayarkan oleh Menteri Keuangan. Kami ada acuan yakni Peraturan BPH Migas yang memang menjadi lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan, kemudian Perpres 191, jika tidak mengacu pada regulasi tersebut, kami akan langsung berikan sanksi tegas,” imbuhnya.

RDP komisi VII DPR dengan bPH Migas

Cadangan BBM Nasional masih Nol

BACA JUGA  BPH MIGAS Ingatkan Pentingnya Cadangan BBM Nasional

Iafan menyebut, cadangan BBM Nasional, yang mana merupakan amanah dari UU nomor 22 tahun 2001 Pasal 40 ayat 3, di mana sejak BPH Migas berdiri 17 tahun lalu, cadangan BBM Nasional ini belum bisa diwujudkan.

Kendalanya yakni, di dalam UU Migas ada aturan yang mengharuskan hal ini musti ada ketetapan Menteri ESDM dulu.

“Entah itu mau 30 hari atau 60 hari cadangan BBM Nasional harus ada keputusan dari Menteri ESDM dulu. Kalau kita mengacu pada standar Eropa minimal 3 bulan (90 hari) cadangan BBM Nasionalnya,” katanya.

“Lalu, apakah ada cadangan BBM Nasional saat ini, tidak ada atau nol. Yang ada adalah cadangan operasional badan usaha, yang diklaim menjadi cadangan BBM Nasional,” tutur Ifan.

Memang ini ada konsekuensi logisnya, akan tetapi BPH Migas sudah menghitung untuk cadangan BBM Nasional dalam satu hari membutuhkan dana sebesar Rp 1 T. Artinya kalau cadangan BBM Nasional selama 60 hari kedepaj kita harus mengalokasikan sebesar Rp 60 T.

“Kami pernah ke Jepang, dan mereka cadangan BBM Nasional nya itu selama 9 bulan kedepan, makanya ketika terjadi bencana alam Tsunami di Jepang stok BBM nya tidak masalah. Kami sudah membuat pola-polanya, apakah melalui pola investasi, syaratnya bmusti membangun infrastruktur penampungan BBM selama 60 hari dan menjadi stok nya, jadi ketika terjadi bencana cadangan BBM Nasional kita aman,” katanya.

“Syaratnya kami harus memiliki Kepmen ESDM dulu, kami amanah Undang-Undang. Selama Kepmen nya tidak ada BPH Migas tidak bisa jalan,” urai Ifan.

Sebelumnya, BPH Migas telah memberikan draf-draf terkait cadangan BBM Nasional kepada Menteri ESDM sebelumnya, yang mewajibkan badan usaha yakni terdapat sekitar 150 bada usaha  yang memiliki izin niaga umum menjual BBM. Ada draf Permen ESDM yang di rancang mewajibkan cadangan BBM Nasional selama 60 hari, kemudian saat itu jaman Menteri ESDM sebelumnya dan masih menahan dengan alasan bahwa ini akan menjadi beban badan usaha, tapi kalau kita melihat dalam ketahanan BBM.

“Ini sesuai amanah UU nomor 22 tahun 2001 tantang Migas pasal 46 ayat 3 yang berbunyi enam tugas BPH Migas salah satunya adalah mengatur dan menetapkan cadangan BBM Nasional,” tandasnya.

Hingga sampai pembahasan akhir, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan kesimpulan RDP Komisi VII DPR dengan BPH Migas.

Pertama, Komisi VIl DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua rencana pembangunan pipa gas di Indonesia khususnya terkait ketersediaan sumber gas dan calon shippernya.

Kedua,  Komisi VIl DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam rangka percepatan pembangunan pipa gas bumi Cirebon Semarang sehingga dapat selesai pada Februari 2022.

Ketiga, Komisi VIl DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk mendorong pemenang lelang agar segera memulai pembangunan pipa gas bumi Kalimantan Jawa 2, terutama pipa transmisi dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan yang merupakan bagian dari pipa gas bumi Trans Kalimantan dalam major project RPJMN 2020 – 2024.

Keempat, Komisi VIl DPR RI mendesak Kepala BPH Migas dalam mengawasi secara intensif pada percepatan pembangunan dan jaminan keberlangsungan supply BBM dalam mendukung program BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Kelima, Komisi VIl DPR RI melalui Kepala BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera melakukan revisi Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 2799 K 11/ MEMI 2012 terkait Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2012-2025 sebagai dasar pelaksanaan lelang ruas pipa gas transmisi dan wilayah jaringan distribusi (WJD).

Keenam, Komisi VIl DPR RI melalui Kepal BPH Migas mendukung agar Menteri ESDM RI segera membuat Peraturan Menteri terkait jumlah dan jenis cadangan BBM Nasional.

Ketujuh, Komisi VIl DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi implementasi program digitalisasi SPBU secara intensif agar penyelesaiannya dapat sesuai target dan meminimalisir penyelewengan, misalnya dengan pencatatan nomor polisi kendaraan menggunakan CCTV yang terintegrasi secara online dengan BPH Migas.

Kedelapan, Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tetulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VIll DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VIl DPR RI paling lambat tanggal 22 September 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *