Kementerian ESDM: Harga Gas untuk PLN USD 6 per MMBTU

Jakarta, Ruangenergi.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri (Permen) Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk kebutuhan PT PLN (Persero) menjadi 6 dolar AS per MMBTU (Millions British Thermal Units).
Hal ini dilakukan Menteri ESFDM setelah sebelumnya menetapkan regulasi harga gas bumi tertentu di bidang industri menjadi USD 6 per MMBTU.

Menurut Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi, beberapa ketentuan dalam Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik diubah.
“Terkait harga gas bumi, pada pasal 8 dalam Permen ESDM Nomor 10 tahun 2020 ini disebutkan bahwa PT PLN dan BUPTL dapat membeli gas bumi melalui pipa dengan harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik paling tinggi 6 dolar AS per MMBTU,” kata Agung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (28/4).
Baca juga: Menteri ESDM: Penurunan harga gas agar tarif listrik lebih terjangkau Bila harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) lebih tinggi dari 6 dolar AS per MMBTU atau gas bumi berasal dari LNG atau Compressed Natural Gas (CNG), Menteri menetapkan harga tersebut dihitung berdasarkan penyesuaian terhadap harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor dan ditambahkan dengan biaya penyaluran yang terdiri atas biaya transportasi serta biaya midstream gas bumi.
“Penyesuaian terhadap harga gas bumi tidak memengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor. Penyesuaian harga ini merupakan pengurangan dari penerimaan bagian negara yang diperhitungkan melalui bagi hasil sesuai Kontrak Kerja Sama (KKS) suatu Wilayah Kerja pada tahun berjalan,” ungkap Agung.
Menurutnya, Menteri ESDM dapat menugaskan BUMN dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang kegiatan usaha gas bumi untuk melaksanakan penyaluran ke PT PLN dan/atau BUPTL. “Terhadap BUMN dan/atau afiliasinya yang menyalurkan gas bumi kepada PLN  dan/atau BUPTL dapat diberikan insentif secara proporsional,” kata Agung.
Sementara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengkoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik yang telah ditetapkan sebesar paling tinggi 6 dolar AS /MMBTU, antara PT PLN (Persero) atau BUPTL dengan kontraktor dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi, tetap berlaku,” tutup Agung.(Red)

BACA JUGA  PLN Sambungkan Listrik ke Dusun Lome Sulsel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *