Ruang Energi, Jakarta– Dua tahun lalu dipimpin oleh anggota Dewan Energi Nasional(DEN) Dr. Tumiran,M.Eng delegasi Indonesia diundang oleh Japan International Coorporation Agency(JICA) selama lima hari untuk kegiatan Public Understanding Nuclear Power Plant ke Jepang.
Tim yang ikut berjumlah delapan belas orang, terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu DEN, PLN, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah(DPD), KSP, KEIN, Pemda Kalbar, PP Muhamadiyah, Kemendikristek Dikti ,Komunitas Muda Nuklir Nasional Kalbar, akademisi, dan jurnalis.
Banyak pelajaran menarik yang dapat diaplikasikan untuk memulai pembangunan pembangkit nuklir di Indonesia setelah tim diajak ke kantor pusat Hitachi sebagai penyedia teknologi pembangkit nuklir di Tokyo Akibahara, Shimane Nuclear Power Station dan Fukui Prefecture.
berkesempatan mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Shimane yang terletak di kota Matsue, Prefektur Shimane, Jepang, (26/3/19).
Untuk meyakinan masyarakat dan melakukan sosialisasi bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir aman, pemerintah Jepang membangun pusat informasi the Fukui Atomic Information Center “at home”. Ini tentu layak ditiru oleh semua pihak di Indonesia untuk mengubah persepsi masyarakat terkait dengan sosialisasi pembangunan PLTN.
Sebelum meningalkan Jepang, anggota tim dari KEIN mengajak mengunjungi Duta Besar Indonesia untuk Jepang yang waktu itu dijabat oleh Arifin Tasrif. Saat ini telah memangku jabatan baru sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM).
Banyak hal yang didiskusikan dengan Arifin Tasrif, dari mulai masalah migas, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan rencana pembangunan PLTN di Kalimantan Barat.
“Dubes Arifin dengan lugas menyatakan sangat mendukung rencana pembangunan pembangkit nuklir sebagai bagian dari pengembangan EBT dan solusi masa depan kelistrikan di Indonesia”.
Netty Herawati, pengamat energi yang juga peneliti dan dosen Universitas Tanjungpura kepada ruangenergi.com menyatakan, memang waktu pertemuan dengan dubes Jepang di Tokyo ada ungkapkan dukungan untuk pembangunan PLTN.
“Sekarang disaat menjadi Menteri EDSM tentu akan semakin di harapkan realisasi janji tersebut dalam bentuk action dari pak menteri terutama dalam bentuk dukungan regulasi yg lebih tegas untuk menguatkan berbagai upaya yang dilakukan banyak pihak, (pemda, dan pihak luar negeri termasuk Jepang) yang sudah memulai berbagai kegiatan yg mengarah kepada persiapan pembangunan PLTN Kalbar”, Kata Netty Herawati(8/3/21).
Lebih lanjut Netty menambahkan, saat ini Batan di dukung Universitas Tanjungpura sudah memulai melakukan studi kelayakan, pemetaan pemangku kepentingan untuk menyusun strategi sosialisasi PLTN Dan JICC bersama Universitas Tanjungpura pun sudah memulai melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman publik baik melalui kegiatan Pelatihan Pengenalan PLTN kepada pemula, maupun melalui Seminar public acceptance kepada publik di Kalbar.
Menurut Netty, ditengah masih adanya perdebatan soal berbagai regulasi yang mengatur rencana pembangunan PLTN yg semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Diharapkan dukungan dari Menteri ESDM dalam bentuk action khusus utk persiapan pembangunan PLTN Kalbar, misalnya dengan membentuk semacam badan persiapan pembangunan PLTN yang anggotanya terdiri dari org pusat dan daerah yg bisa bekerja utk mempersiapkan berbagai kondisi yg dibutuhkan di Kalbar.
“Mungkin bisa dibentuk badan atau organisasi yang berfungsi seperti Nuclear Energy Programme Implementing Organization(NEPIO)”, pungkas Netty
Dihubungi secara terpisah anggota DEN, Agus Puji Prasetyono menuturkan bahwa PLTN sangat diperlukan di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri yang memerlukan energi berkapasitas besar terutama industri hulu yang produk industri ini digunakan sebagai bahan baku industri lain, seperti smelter dan petrokimia.
“Lebih dari itu saat ini isu Gas Rumah Kaca dan emisi CO2 ke udara semakin menguat, disini pilihan untuk mendapatkan energi yang kuat handal dan murah, saya kira hanyalah bersumber dari PLTN”,tutur Agus
Agus menambahkan, pembangkit fosil saat ini sudah semakin langka, yang kita lihat semua pembangkit fosil mengeluarkan emisi yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita kedepan.
Disamping hal tersebut, PLTN sangat luwes untuk dibangun dimanapun di Indonesia sehingga bisa meminimalisir biaya transmisi dan distribusi. Bayangkan jika pembangkit kita tergantung energi yang ditemukan jauh dari pusat industri dan itu harus ditransmisikan.
“Saya kira tidak mudah. Apalagi diluar jawa misalnya di Kalimantan, transmisi yang jauh akan mengakibatkan pemborosan.DEN konsistem mendorong bauran energi menuju tahun 2025 dan 2050 dengan PLTN sebagai pilihan potensial”,pungkas Agus
Dukungan untuk mewujudkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir(PLTN) telah digaungkan berbagai pihak, seperti Komisi VII DPR, DPD, DEN, Asosiasi METI dan akademidi. Semua harapan ini secepatnya agar bisa dieksekusi oleh pemerintah, apalagi dalam Rancangan UU EBT yang akan segera disahkan menjadi UU, nuklir telah dijadikan bagian dari solusi penyediaan listrik.
