Jakarta, ruangenergi.com-Harga gas bumi kerap dipandang sederhana: semakin tinggi, semakin besar pemasukan negara. Logika ini terdengar masuk akal, terutama dari sudut pandang sektor hulu migas. Namun, jika ditarik lebih jauh ke jantung ekonomi nasional, persoalannya ternyata jauh lebih kompleks.
Bagi industri, gas bukan sekadar komoditas. Ia adalah bahan bakar produksi, bahan baku utama, sekaligus penentu hidup-matinya daya saing. Ketika harga gas terlalu mahal, efek domino tak terhindarkan: biaya produksi melonjak, utilisasi pabrik turun, investasi tertahan, hingga akhirnya impor meningkat. Dalam jangka panjang, negara justru bisa kehilangan basis pajaknya sendiri.
Di sinilah dilema klasik muncul: menjaga penerimaan negara dari sektor hulu, atau mendorong pertumbuhan industri hilir.
Ketika Harga Turun, Negara Justru Untung?
Sebuah studi Kementerian Perindustrian bersama LPEM FEB UI pada 2019 memberikan perspektif berbeda. Menurunkan harga gas untuk industri memang mengurangi penerimaan dari hulu migas. Namun, kerugian itu ternyata bisa tertutup—bahkan terlampaui—oleh peningkatan pajak dari sektor industri hilir.
Dalam beberapa skenario harga gas:
- Pada USD 6/MMBTU, negara masih berpotensi meraih manfaat bersih sekitar Rp21 triliun
- Pada USD 5/MMBTU, manfaat naik menjadi Rp26 triliun
- Bahkan pada USD 4/MMBTU, manfaat bisa mencapai hampir Rp32 triliun
Artinya, negara tidak benar-benar “kehilangan uang”. Ia hanya menggeser sumber pendapatan—dari hulu ke hilir.
Petrokimia: Ujian Nyata Kebijakan Gas
Namun, tidak semua industri merespons harga gas dengan cara yang sama. Sektor petrokimia menjadi contoh paling menantang.
Industri ini padat modal, berteknologi tinggi, dan sangat bergantung pada gas—baik sebagai bahan baku maupun energi. Investor tidak hanya melihat ketersediaan gas, tetapi juga stabilitas dan fleksibilitas harganya dalam jangka panjang.
Masalahnya, bahkan pada harga USD 5/MMBTU, proyek petrokimia baru belum tentu menarik. Ketika harga produk petrokimia global sedang turun, margin bisa tertekan hingga membuat investasi menjadi tidak layak.
Akibatnya? Investor bisa memilih negara lain yang menawarkan harga gas lebih kompetitif.
Dari Harga Tetap ke Harga “Cerdas”
Di sinilah muncul gagasan penting: meninggalkan pendekatan harga tetap, menuju formula harga berbasis produk.
Dalam skema ini:
- Saat harga produk petrokimia tinggi, harga gas ikut naik → hulu menikmati keuntungan
- Saat harga produk turun, harga gas ikut turun → industri tetap bertahan
- Saat pasar jatuh drastis, harga gas bisa ditekan untuk menjaga operasional pabrik
Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih adil antara hulu dan hilir. Keduanya berbagi keuntungan saat pasar baik, dan berbagi beban saat pasar melemah.
Dampak Nyata ke Berbagai Industri
Harga gas yang kompetitif tidak hanya penting bagi petrokimia. Dampaknya merambat luas:
- Pupuk: menentukan biaya produksi dan ketahanan pangan
- Keramik & kaca: memengaruhi daya saing terhadap produk impor
- Baja & logam: menopang sektor konstruksi dan manufaktur
- Oleokimia & tekstil: memperkuat hilirisasi dan nilai tambah
Semakin besar porsi gas dalam struktur biaya, semakin sensitif industri terhadap harganya.
Gas: Komoditas atau Instrumen Pembangunan?
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi soal murah atau mahal.
Apakah gas bumi akan diperlakukan sebagai komoditas yang dijual setinggi mungkin?
Atau sebagai alat strategis untuk membangun industri nasional?
Gas yang mahal mungkin menguntungkan dalam jangka pendek. Namun, gas yang kompetitif—dan dirancang secara cerdas—berpotensi menciptakan efek berganda: industri tumbuh, lapangan kerja tercipta, ekspor meningkat, dan penerimaan negara menjadi lebih berkelanjutan.
Dengan kata lain, ini bukan soal kehilangan pendapatan.
Ini soal memilih dari mana pendapatan itu berasal—dan seberapa kuat fondasi ekonomi yang ingin dibangun.
Intinya jelas:
Gas untuk industri bukan sekadar angka harga. Ia adalah strategi besar untuk masa depan ekonomi Indonesia.
Oleh: disarikan dari naskah Haposan Napitupulu
