Jakarta, ruangenergi.com-Fenomena viral lagu “MBG (Mas Bahlil Ganteng)” menarik perhatian publik Indonesia. Pasalnya, istilah “MBG” sebelumnya telah dikenal luas sebagai akronim Program Makan Bergizi Gratis, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketika singkatan tersebut dipelesetkan menjadi “Mas Bahlil Ganteng” yang merujuk pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, terjadi pergeseran makna yang menarik: simbol kebijakan publik berubah menjadi bagian dari budaya hiburan digital.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik Indonesia semakin bergerak ke arah politik populer, ketika simbol, citra, dan viralitas lebih cepat diterima masyarakat dibanding substansi kebijakan.
Dalam perspektif Agenda Setting Theory yang diperkenalkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw, media memiliki kemampuan membentuk isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Di era media sosial, fungsi tersebut tidak lagi hanya dijalankan media arus utama, tetapi juga oleh algoritma digital.
Ketika lagu “Mas Bahlil Ganteng” ramai diperbincangkan, perhatian publik berpotensi bergeser dari evaluasi kebijakan menuju konsumsi hiburan politik. Diskusi mengenai program makan bergizi, tata kelola energi, pertambangan, hingga isu lingkungan dapat tersisih oleh narasi yang lebih ringan, lucu, dan mudah dibagikan.
Fenomena ini juga dapat dibaca melalui teori framing. Media dan ruang digital membentuk cara masyarakat memahami realitas melalui sudut pandang tertentu. Dalam konteks ini, sosok Bahlil tampil sebagai figur santai, ekspresif, dekat dengan rakyat, sekaligus cocok dengan kultur media sosial. Akibatnya, perhatian publik lebih banyak tertuju pada persona dan gaya komunikasi dibanding substansi kebijakan yang dijalankannya sebagai Menteri ESDM.
Di sisi lain, teori Uses and Gratifications menjelaskan bahwa masyarakat menggunakan media untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk hiburan dan pelepasan emosi. Tidak mengherankan jika konten seperti lagu MBG mudah viral.
Di tengah tekanan ekonomi, kenaikan biaya hidup, dan dinamika sosial yang kompleks, humor politik menjadi bentuk hiburan yang mudah diterima publik. Konten ringan cenderung lebih cepat menyebar dibanding diskusi serius mengenai kebijakan energi atau program pangan nasional.
Fenomena tersebut juga mencerminkan gejala personalization of politics, yakni kecenderungan politik modern yang lebih menonjolkan figur individu dibanding gagasan atau program.
Dalam budaya media sosial, pejabat publik dituntut memiliki karakter personal yang kuat agar mudah dikenal dan dibicarakan. Gaya bicara Bahlil yang spontan dan ekspresif membuatnya selaras dengan logika algoritma digital. Publik pun lebih mudah mengingat sosoknya melalui lagu, meme, atau video viral dibanding memahami rincian kebijakan yang dijalankannya.
Lebih jauh, fenomena ini sejalan dengan konsep political spectacle dari Douglas Kellner, yang memandang politik modern semakin menyerupai industri hiburan. Dalam lanskap komunikasi digital, pejabat publik tidak cukup hanya bekerja, tetapi juga dituntut tampil menarik secara visual, emosional, dan komunikatif.
Viralitas pun menjadi bentuk legitimasi baru. Namun, popularitas di media sosial tidak selalu identik dengan keberhasilan kebijakan publik.
Melalui perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci, budaya populer seperti lagu viral dan meme politik bahkan dapat menjadi instrumen dominasi budaya yang bekerja secara halus. Publik merasa sedang menikmati hiburan, tetapi tanpa disadari turut memperkuat citra kekuasaan.
Pada akhirnya, perubahan makna “MBG” dari Makan Bergizi Gratis menjadi Mas Bahlil Ganteng bukan sekadar humor internet biasa. Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam komunikasi politik Indonesia di era digital, ketika kebijakan publik, budaya populer, algoritma media sosial, dan personal branding saling berkelindan membentuk politik hiburan.
Dalam situasi seperti ini, kesadaran kritis masyarakat menjadi penting agar demokrasi tidak hanya dipenuhi viralitas dan pencitraan, melainkan tetap berorientasi pada evaluasi kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
