Jakarta,ruangenergi.com-Revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 harus segera di terbitkan oleh Presiden Joko Widodo. Karena melalui revisi Perpres tersebut diharapkan progam pendaftaran pembatasan penggunaan bahan bakar minyak jenis tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar minyak penugasan (JBKP) bisa segera di jalankan.
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Melalui revisi tersebut nanti akan mengatur mengenai kriteria jenis kendaraan yang berhak untuk mendapatkan BBM JBT dan JBKP serta jumlah yang bisa diisikan dalam satu hari.
“Dengan demikian akan lebih memastikan bahwa BBM dan JBKP ini akan lebih tepat sasaran. Ini merupakan upaya dalam rangka energi berkeadilan dan juga mengurangi beban keuangan negara dan juga beban pertamina. Sudah cukup saatnya kita membakar dana APBN kita dijalan dimana seharusnya bisa digunakan untuk sektor pendidikan, pertanian, perkebunan atau sektor lain yang memberikan manfaat dalam pembangunan SDM dan peningkatan perekonomian,” kata Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan kepada ruangenergi.com,Kamis (11/08/2022) di Jakarta.
Ketika ruangenergi.com bertanya kepadanya apakah harga Pertalite perlu dinaikan saat ini, Mamit berkomentar:
“Belum..terlalu beresiko terhadap perekonomian nasional saat ini dan pastinya ada resiko sosial yang harus ditanggung. Jadi sementara Ppertalite belum naik. Yang ada perlu ada penambahan kouta Pertalite tahun ini agar tidak ada kelangkaan Pertalite. Kementerian Keuangan harus segera menyetujui penambahan kouta daripada nanti akan menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegas Mamit.
Dalam catatan ruangenergi.com,Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan tambahan subsidi senilai Rp 349,9 triliun untuk Pertalite, Solar, LPG, dan listrik. Sehingga total subsidi APBN untuk komoditas tersebut mencapai Rp 502 triliun.
“Rp 502 triliun itu dihitung berdasarkan satu, volume untuk Pertalite 23 juta KL. Sekarang ternyata sampai Juli volumenya banyak banget, naik. Sehingga estimasi menurun pak Menteri ESDM dengan DPR waktu itu, realisasinya bisa sampai 28 juta KL. Padahal kita anggarannya cuman 23 juta KL,” terang Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (10/8/2022).
