Limbah Slag Nikel

Pemerintah Akan Terapkan Larangan Impor Biji Nikel di Bawah 70%

Jakarta, Ruangenergi.com Guna meningkatkan nilai tambah produk ekspor nikel. Pemerintah berencana akan melarang ekspor olahan nikel yang kandungannya di bawah 70%.

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa pemerintah akan melarang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan yang baru 30-40%.

Ia menambahkan, kalau seperti itu, cadangan nikel yang terkandung dalam Bumi Pertiwi ini akan cepat habis, dan kedepan dipastikan akan impor.

“Kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor yang baru 40%. Kalau seperti itu cadangan cepat habis, paling tidak 70%,” terang Bahlil.

Dia menegaskan, selama ini merasa iri dengan negara lain yang memanfaatkan sumber daya mineral milik Indonesia. Pasalnya, beberapa negara lain seringkali mengolahnya hingga ke produk turunan.

“Saya mantan pengusaha jadi rasa iri ke negara lain ada. Kalau negara lain ada cadangan yang tak dimiliki dia akan memanfaatkan betul ke produk turunannya,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah melarang ekspor biji nikel yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

BACA JUGA  Guna Peroleh Harga Listrik yang Kompetitif, IESR : Indonesia Perlu Benahi Pengadaan PLTS Skala Besar

Lebih jauh, ia menjelaskan, pemerintah memastikan hanya bijih nikel yang telah diolah dalam negeri nantinya yang bisa diekspor atau memiliki kandungan minimal 70%. Rencana ini sejalan dengan rencana pemerintah yang tengah mendorong investasi pabrik baterai lithium untuk kendaraan listrik.

“Bijih nikel sudah kita larang ekspornya, harus hilirisasi. Sekarang saatnya hilirisasi ekspor,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *