Lokasi pertambangan milik PT BA

Pemerintah Ancam Cabut Ijin Tambang

Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin dalam setiap usaha pertambangan yang tidak mentaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Direktur Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM, Lana Saria, mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pemerintah akan memberikan sanksi administrasi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban penempatan jaminan Reklamasi dan/atau pelaksanaan Reklamasi dan/atau Pascatambang.

“Sanksi administrasi tersebut berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha pertambangan,” ungkap Lana kepada Ruangenergi.com, (25/01).

Ia menjelaskan, hal tersebut ditegaskan kembali dalam UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pertama, Pemegang IUP/IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%.

Kedua, Pengaturan sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda hingga Rp 100 miliar bagi pihak yang tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.

“Aturan pidana baru berlaku setelah adanya UU baru, Juni 2021 berlakunya,” terang Lana.

Aktivitas Tambang Sebabkan Banjir ?

Ditjen Minerba Kementerian ESDM merespon adanya ungkapan bahwa aktifitas pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan (Kalsel) berdampak terhadap terjadinya banjir beberapa waktu lalu yang merendam 10 Kabupaten/Kota dan menyebabkan lebih dari 20 ribu warga mengungsi.

Menurut Lana, jumlah kegiatan usaha pertambangan di Kalsel berdasarkan data per Januari 2021, terdapat 212 perizinan pertambangan, dengan total persentase luas wilayah lebih kurang 14% dari total luas wilayah provinsi Kalsel.

Ia mengatakan, luas bukaan lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan jumlahnya masih sangat kecil.

Sebagai contoh pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang terdampak besar bencana banjir, total luas bukaan lahan untuk kegiatan usaha pertambangan hanya sebesar 4,3% dari total luas wilayah izin pertambangan.

Ia menerangkan, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pertambangan, khususnya terkait, pertama, Pengelolaan air tambang hidrologi, dan hidrogeologi. Kedua, Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

BACA JUGA  Ditopang Pasokan Ketat, Harga Minyak Naik di Atas 2 Persen

Hal tersebut diharapkan akan berdampak positif pada meningkatnya kemampuan DAS dalam menjalankan fungsi ekologisnya sebagai daerah tangkapan air dan penyediaan jasa pengaturan lingkungan (regulating services).

Lana mengemukakan, dalam rangka membantu masyarakat terdampak banjir di Kalimantan Selatan, Ditjen Minerba Kementerian ESDM telah menurunkan dan mengkoordinasi Tim Siaga Bencana ESDM (gabungan Tim ERT Perusahaan Pertambangan) ke titik-titik lokasi bencana.

Realisasi Reklamasi Pascatambang

Kementerian ESDM mencatat di 2020, pihaknya telah merealisasikan reklamasi pascatambang seluas 9.694 Ha. Hal tersebut melampaui target tahun 2020 yang hanya sebesar 7.000 Ha.

Dikatakan olehnya, realisasi reklamasi pascatambang di 2020 jumlah meningkat dari tahun sebelumnya (2019) yang hanya sebesar 7.626 Ha.

Untuk itu, Ditjen Minerba menargetkan di 2021 wilayah yang akan dilakukan reklamasi pascatambang seluas 7.025 Ha.

Sementara, realisasi pendanaan jaminan reklamasi dan pascatambang tahun 2020, sebesar 93,42% untuk pemenuhan penempatan jaminan reklamasi dan sebesar 92,68% untuk pemenuhan penempatan jaminan pascatambang.

Lubang Bekas Tambang

Setiap aktivitas pertambangan yang sifatnya terbuka (open pit) tentunya akan meninggalkan lubang yang cukup dalam.

Ditjen Minerba menyebut, lubang bekas tambang atau yang sering disebut void, merupakan konsekuensi logis pasca berhentinya kegiatan tambang terbuka (open pit).

Pasalnya, tidak semua lubang bekas tambang harus ditimbun kembali (backfill). Di mana lubang bekas tambang yang akan ditimbun kembali sudah dikaji dalam studi kelayakan, dokumen lingkungan hidup, rencana reklamasi dan rencana pasca tambang.

Dalam lampiran VI Kepmen ESDM 1827K/30/MEM/2018 mengatur lubang bekas tambang yang tidak ditimbun kembali, di antaranya : Stabilisasi lereng; Pengamanan lubang bekas tambang (void); Pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (void) sesuai dengan peruntukkannya; dan Pemeliharaan lubang bekas tambang (void).

Dalam pakta integritas Ditjen Minerba dan pengusaha pertambangan terkait program pengamanan lubang bekas tambang, ada hal-hal yang telah disepakati bersama, seperti membuat tanda peringatan; melakukan patroli rutin; melakukan pemagaran dan penguatan tanggul; kemudian membuat sistem pemipaan air apabila air bekas lubang tambang dimanfaatkan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *