Bukit asam

Pemerintah Kembangkan Tujuh Skema Hilirisasi Batubara

Jakarta, Ruangenergi.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengembangkan skema hilirisasi industri batubara. Hal tersebut seiring dengan perkembangan global yang mengedepankan kebutuhan energi berbasis prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam acara Peluncuran Laporan Seri Studi Peta Jalan Transisi Energi Indonesia, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Sujatmiko, mengatakan, ini sebagai jawaban sekaligus peluang bagi sektor tersebut dalam menjaga kebermanfaatan bagi perekonomian nasional.

“Kita harus mengkonversi bisnis batubara sesuai dengan perkembangan global dan dalam negeri, misalkan menerapkan Clean Coal Technology (CCT),” jelas Sujatmiko, (15/10).

Ia mengatakan, ada tujuh skema hilirisasi batubara yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, yakni, gasifikasi batubara, pembuatan kokas (cokes making), underground coal gasification, pencairan batubara, peningkatan mutu batubara, pembuatan briket, dan coal slurry/coal water mixture.

“Tujuh hilirisasi ini masa depan batubara kita agar menjadi tulang punggung (backbone) energi baik di Indonesia maupun dunia,” beber Sujatmiko.

Dalam paparannya, Sujatmiko menjelaskan, Kementerian ESDM menargetkan penambahan 3 fasilitas peningkatan mutu batubara (coal upgrading) pada tahun 2024, 2026, dan 2028 dengan kapasitas masing-masing mencapai 1,5 juta ton/tahun.

Sementara, lanjutnya, proses gasifikasi akan dilakukan oleh PT Bukit Asam sebagai upaya subtitusi Liquified Petroleum Gas (LPG) melalui Dimethyl Ether (DME) yang beroperasi pada tahun 2024. Hal serupa dilakukan oleh PT KPC dengan kapasitas kurang lebih 4 juta ton.

Untuk penambahan pabrik briket direncanakan rampung pada tahun 2026 dan 2028 berkapasitas 20 ribu ton per tahun, sedangkan rencana dua fasilitas cokes making akan selesai di tahun yang sama dengan kapasitas kurang lebih satu juta ton.

Demi mempercepat proses hilirisasi, ungkap Sujatmiko, pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal dan non fiskal agar proyek hilirisasi lebih ekonomis. Insentif non fiskal yang diberikan antara lain berupa izin usaha selama umur cadangan tambang. Artinya, izin usaha pertambangan tidak lagi dibatasi 20 tahun.

Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal berupa pembebasan royalti bagi batubara yang dijadikan bahan baku hilirisasi. Royalti nol persen itu diyakini tidak akan mengurangi penerimaan negara.

BACA JUGA  Pemerintah Tetapkan HBA Bulan September 2020

Pasalnya, hilirisasi mampu menciptakan efek berganda yakni membuka lapangan kerja serta menggerakkan roda perekonomian daerah. Dengan efek berganda itu, maka penerimaan negara yang hilang dari royalti nol persen akan tersubstitusi.

“Kalau industri jalan maka secara agregat pajak memberi keuntungan bagi negara. Bagi daerah juga berdampak untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi penunjang,” papar Sujatmiko.

Lebih jauh, Sujatmiko menegaskan, potensi sumber daya batubara di Indonesia cukup besar dengan total 149 miliar ton dengan total cadangan hingga 38 miliar ton.

“Aset ini harus jadi return, bagaimana batubara terus memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” tukasnya.

ESDM

Pengembangan Proyek Gasifikasi Batubara Terus Berjalan

Secara terpisah, Sekertaris Perusahaan PT Bukit Asam, Tbk, (PTBA), Apollonius Andwie C, saat dihubungi ruangenergi.com, mengatakan, pengembangan proyek gasifikasi batubara menjadi DME masih terus berjalan.

Pihaknya mengatakan, pembangunan industri hilirisasi batubara diolah untuk menjadi DME masih terus dilakukan.

Pada tahun 2021, PT BA akan mulai melakukan pengerjaan Engineering Procurement and Contruction (EPC) proyek tersebut, dan diharapkan dapat selesai dalam waktu 36-48 bulan sudah dapat beroperasi. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor akan Liquified Petroleum Gas (LPG).

“Upaya pengembangan industri hilirisasi batu bara PT Bukit Asam Tbk masih terus berjalan, sesuai amanat Presiden Joko Widodo terkait pengembangan gasifikasi batu bara untuk menekan angka impor LPG,” katanya.

Menurut Apollonius, produk gasifikasi berupa DME ini bisa jadi kunci untuk memangkas impor LPG Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, dalam pengembangannya dari proyek yang sama (gasifikasi batubara menjadi DME), juga akan menghasilkan produk methanol.

“Untuk produk methanol masih dalam tahap kajian kelayakan (FS /Feasibility Study), rencananya kerjasama dengan PT Pertamina dengan target produksi 1,8 juta ton methanol,” ungkapnya.

Dalam pengembangan proyek DME tersebut, PTBA bekerjasama dengan Lemigas untuk melaksanakan uji laboratorium dan uji terapan pemakaian DME.

“Selain itu, PTBA juga bekerjasama dengan Tekmira (Teknologi Mineral dan Batubara) untuk kajian cost benefit analysis-nya,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *