Jakarta, Ruangenergi.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengungkapkan bahwa, jika Indonesia ingin berkomitmen dalam penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai penggunaan energi baru yang lebih ramah lingkungan, maka peningkatan di bidang teknologi, inovasi dan komunikasi diperlukan untuk menyatukan 4 pilar EBT.
“Menurut saya, jika kita benar ingin berkomitmen dengan peningkatan energi EBT, kita butuh teknologi, inovasi dan komunikasi. Karena ada empat pilar yang harus disatukan, supaya masyarakat dapat menikmati energi yang eligible, berkeadilan dan berkelanjutan,” terang Ratna dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang membahas tentang strategi dan progres transisi EBT, dampak penerapan carbon tax terhadap sektor energi dan isu lainnya, di Gedung Nusantara I, Senayan (15/11).
Ratna mencontohkan, Swiss sebagai salah satu provider terbesar EBT dan memiliki empat musim, namun telah dapat memaksimalkan floating solar panel sebagai sumber dari EBT.
Menurutnya, Indonesia bisa mengikuti apa yang dilakukan Swiss dengan mendorong sosialisasi yang baik kepada masyarakat.
“Di Indonesia semua institusi teknik yang kita tahu sudah bikin solar panel dan kita tinggal mendorong supaya itu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, bagaimana mekanisme hitung-hitungannya, apakah bisa langsung digunakan atau harus melalui PLN,” tuturnya.
Selain itu, ia menekankan bahwa sebagai stakeholder penyedia energi listrik satu-satunya di Indonesia, PLN memiliki kontribusi yang besar terkait pencapaian bauran EBT di Indonesia. Untuk itu PLN dinilai perlu memperkuat investasi EBT, bukan malah mendorong proyek PLTU.
“Sebenarnya yang akan kita perkuat itu di sisi apa? Sementara kita tahu bahwa harus menciptakan ekosistem yang baik, investasi untuk EBT, namun jika di sisi lain yang digenjot malah energi fosil, pasti pengusaha di bidang EBT itu kesel. Harusnya EBT kita perkuat, kita beri privillege atau jika bisa kita beri intensif dan sebagainya. Bukan malah mendorong proyek PLTU lagi, padahal membutuhkan investasi yang besar,” tutupnya.
