Jakarta, Ruangenergi.com – Perselisihan pendapat antara Kementrian ESDM dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas terkait kelanjutan proyek pipa gas Cirebon Semarang (Cisem) terus bergulir di rana publik.
Banyak pihak yang ikut menyampaikan pendapat terkait hal ini, salah satunya Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria
Menurut Sofyano, pembangunan pipa gas Cisem akan lebih bermanfaat bagi kepentingan distribusi gas buat kepentingan masyarakat banyak. Karena itu seharusnya proyek ini dibiayai dengan dana APBN ketimbang mengunakan dana pihak swasta.
“Jika proyek pipa gas dibiayai lewat APBN maka sesuai posisinya pemerintah akan lebih mengutamakan kepentingan banyak orang daripada sisi bisnisnya jika dibiayai oleh swasta,” kata Sofyano kepada Ruangenergi.com di Jakarta, Minggu (25/4).
Seharusnya, kata dia, BPH migas tidak perlu mempermasalahkan kemampuan APBN dalam membiayai proyek pipa Gas Cisem, karena ini bisa terkesan memihak ke swasta.
“Ini sangat tidak elok karena akan terkesan tak sejalan dengan kebijakan Kementerian ESDM, dan ini bisa berdampak negatif bagi keberadaan Presiden yang “membawahi” Menteri ESDM dan juga BPH Migas,” tukas Sofyano.
“Dan ketika masalah projek Cisem dilempar ke publik secara terbuka baik oleh pihak BPH Migas maupun Kementrian ESDM maka masyarakat bisa menilainya sebagai ketidakkompakan institusi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kepentingan yang diamanatkan oleh Presiden,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, bahwa persoalannin ini perlu disikapi secara seksama. Meski demikian ia merasa heran dengan begitu ngototnya BPH Migas menunjuk Bakrie sebagai pelaksana pekerjaan pipa transmisi Cisem.
“Apakah BPH Migas punya kepentingan terkait penunjukan ini sehingga harus mengabaikan dan tidak menganggap surat dari Kementerian ESDM dengan alasan BPH Migas bertanggungjawab ke Presiden langsung?” Tanya Mamit
“Saya khawatir, apalagi BPH Migas periode ini akan segera berakhir masa jabatannya. Dan ini bisa menimbulkan conflict of interst ke depannya,” tambah dia.
Lebih jauh ia mengatakan, bahwa pembangunan pipa Cisem ini sudah mangkrak selama 15 tahun sehingga pemerintah harus turun tangan. Menurutnya, langkah melalui penggunaan dana APBN memang akan membebani keuangan negara, tapi dengan skema multiyear mungkin bisa mengurangi beban keuangan.
“Harus dicari solusinya terkait dengan pembangunan pipa Cisem mengingat akan memberikan multiplier effect untuk jalur pipa yang dilewati. Akan terbentuk kawasan industri ke depannya,” katanya.(Red)
