Yogyakarta, Ruangenergi.com – Upaya meningkatkan kesejahteraan para Petani, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan diversifikasi energi Program Konversi BBM ke BBG dan mendistribusikannya kepada Petani di 24 Kabupaten/Kota.
Pemerintah melaksanakan Rapat Koordinasi Pendistribusian Paket Perdana Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran Tahun 2020, di The Alana Hotel, Yogyakarta.
Irjen ESDM Akhmad Syahroza, tahun ini (2020), Pemerintah melakukan pendistribusian sebanyak 10.000 paket perdana dan akan rampung pada Desember 2020.
“Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran merupakan salah satu program yang mendukung diversifikasi energi. LPG dipilih sebagai energi alternatif yang dapat digunakan untuk program Konversi BBM ke LPG 3 Kg untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran,” jelas Akhmad Syahroza, (09/10).
Menurutnya, Konversi BBM ke BBG untuk petani bertujuan memberikan solusi penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan mudah didapat.
Selain itu, dapat menghemat pengeluaran bahan bakar mesin pompa air petani ketika mengolah sawahnya.
“Program ini merupakan upaya untuk menciptakan energi bersih dan sekaligus menyejahterakan masyarakat petani,” beber Syahroza.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Diteken Migas) Kementerian ESDM, penghematan biaya bahan bakar yang dinikmati petani lebih dari 50%.
Ia menggambarkan, biaya bahan bakar yang dibutuhkan petani pada musim tanam, jika menggunakan BBM, per harinya dibutuhkan 8 liter yang harga per liternya Rp 7.300 atau total sekitar Rp 58.400. Sementara dengan menggunakan LPG 3 kg, hanya dibutuhkan 1 tabung seharga Rp 20.000. Jadi terdapat selisih Rp 38.400 per hari.
Dikatakan olehnya, pendistribusian paket perdana Program Konversi BBM ke BBG secara gratis ini juga merupakan wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, BUMN dan badan usaha swasta.
“Semua pihak harus terlibat dalam penyediaan alokasi gas bumi, ketersediaan dan pengoperasian infrastruktur untuk penyediaan dan pendistribusian LPG, serta jaminan ketersediaan LPG bagi para pengguna,” imbuhnya.
Bagikan 10.000 Paket Konverter
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Alimuddin Baso, mengungkapkan, program ini mulai dilaksanakan oleh Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sejak tahun 2019.
Ia menambahkan, program ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.
“Tahun 2019, paket perdana yang dibagikan berjumlah 1.000 paket dan meningkat menjadi 10.000 paket pada tahun 2020,” katanya.
Ia kembali menjelaskan, pendistribusian Paket perdana konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran dilaksanakan bagi calon penerima paket perdana yang memenuhi kriteria yakni, petani pemilik lahan dengan luas lahan maksimal 0,5 hektar, untuk transmigrasi maksimal 2 hektar dengan menunjukan dokumen kepemilikan lahan, memiliki identitas petani yang direkomendasikan oleh kepala desa/camat, dan disahkan oleh kepala daerah dan atau kepala dinas pertanian setempat.
Selain itu, lanjutnya, memiliki identitas KTP, KK dan Kartu Tani, memiliki pompa air dengan mesin pengerak lebih kecil 6,5 HP, belum pernah menerima bantuan yang sejenis (mesin pompa air) dan mesin pompa air yang dimiliki berbahan bakar bensin.
“Paket perdana akan dibagikan di 24 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Taklar, Kabupaten Maros, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indaramayu, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bantul,” imbuhnya.
Tantangan Pendistribusian Paket
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan program konversi tersebut, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan Pandemi Covid-19 menjadi tantangan sendiri yang dihadapinya dalam pendistribusian Paket Konverter Kit tersebut.
VP LPG Sales, Primarini mengatakan, pendistribusian paket perdana konversi tahun ini memiliki sejumlah tantangan, antara lain dilaksanakan saat Pandemi Covid-19 dan jangka waktu pelaksanaan yang singkat yaitu 2 bulan.
Akan tetapi, pihaknya optimis kegiatan ini akan berjalan lancar dengan dukungan dari semua pihak.
Safriyanto dari Ditjen Migas selaku Pejabat Pembuat Komitmen, menegaskan agar pelaksanaan pendistribusian paket perdana harus berpegang pada protokol kesehatan Covid-19.
“Paket perdana yang diberikan kepada petani terdiri dari 1 unit mesin, 1 buah tabung LPG 3 kg dan 1 set konverter kit beserta asesorisnya,” katanya.
Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri juga oleh Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi, Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM Hufron Asrofi, wakil dari Kementerian Pertanian, serta wakil dinas pertanian dari 23 kabupaten/kota.
