Jakarta, RuangEnergi.com – Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan KESDM, Jisman Hutajulu menegaskan komitmen Indonesia dalam memperluas pemanfaatan serta mendorong investasi energi terbarukan. Seperti diketahui pada tahun 2025 target pemanfaatan EBT adalah sebesar 23%.
Jisman memaparkan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam sebuah acara TV swasta nasional bertajuk Tranformasi Menuju Energi Terbarukan, Kamis(12/11/20).
Lebih jauh Jusman mengatakan, untuk memenuhi permintaan energi, Indonesia telah menetapkan target 23% energi terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2025.
“Potensi EBT Indonesia 442 GW, yang baru dimanfaatkan 10.34 GW dan dalam RUPTL PLN ada gap sebesar 4.000 MW. Ini yang di dorong untuk masuk ke grid nasional”, ujar Jisman Hutajulu
Untuk mendorong agar Energi Baru Terbarukan(EBT) mendominasi penggunaaan energi, Kementerian ESDM telah merevisi sejumlah regulasi agar pengembang swasta tertarik terlibat.
“Revisi harga EBT, khususnya panas bumi sudah diajukan tinggal ditanda tangani presiden. Nantinya harga EBT akan aktraktif. Ini akan mendorong pengembang swasta. Dalam Peraturan Presiden ada penyesuaian BPP jika harganya lebih tinggi, maka akan diberikan konpensasi”, tambahnya
Jisman mengakui, bahwa saat ini penggunaaan energi fosil masih mendominasi pembangkit listrik.
“Proporsinya adalah energi fosil 65 %, Migas 20 % dan EBT 14.60 % dimana 20 persennya adalah panas bumi. Kendati demikian pemerintah terus mendorong pemanfaatan EBT untuk kemandirian energi nasional”, pungkas Jisman
Di acara yang sama Direktur Geo Dipa Energi Riki Firmandha Ibrahim menyatakan, kemajuan dari pemanfaatan dan proyek panas bumi sangat positif walaupun agak lambat.
Ditengah suasana pandemi, beberapa lokasi pengembangan masih tetap dikerjakan, seperti PLTP Dieng 2#55 MW, Patuha 2#55 MW dan pengembangan Dieng 3 dan 4.
“Pemerintah sangat mendukung pengembangan EBT karena memahami nasional benefit. Hal lain yang menarik adalah adanya pemberian insentif ET termasuk panas bumi dan memberikan jaminan kepada pengembang melalui KPB, seperti di Flores”, ujar Riki
Geo Dipa Energi, kata Riki, sangat senang atas dukungan pengembangan panas bumi dari pemerintah, tinggal bagaimana membangun demand-nya agar PLN tidak rugi.
“Geo Dipa saat ini sedang menggarap pengembangan PLTP Dieng 2 dan Patuha 2 dan secara pararel menggarap Telamoyo dan Welirang serta mengerjakan penugasan pemerintah pengeboran di PLTP Waikano NTT. Untuk di Jawa-Bali listriknya masuk grid PLN karena sudah masuk di RUPTL. Untuk diluar Jawa harus ada upaya pemerintah daerah untuk membangun demand dengan mengembangkan kawasan ekonomi”,tutup Riki Firmandha Ibrahim
Sementara itu, Direktur Mega Project PLN,M.Ikhsan Asaad menjelasakan, terkait dengan bauran energi pembangkit PLN saat ini masih di dominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil. Namun demikian PLN akan terus meningkatkan porsi pemanfaatan EBT di pembagkitan hingga mengapai 23 persen.
“Upaya ini dilakukan dengan mengkonversi 5200 PLTD dengan energi terbarukan. PLTD tersebar di daerah isolated di Maluku, NTT dan Nias yang belum terjangkau grid PLN”,kata Ikhsan
Ikhsan menegaskan, penggantian PLTD di wilayah Timur dan Barat dengan kapasitas 2.000 MW menjadi prioritas untuk menurunkan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik.
“BPP PLTD itu mahal Rp. 4.000 per kWh. Jika di konversi dengan EBT maka harganya bisa lebih ekonomis. Dengan demikian maka banyak potensi yang bisa dikembangkan, seperti perikanan, parawisata dan pertanian karena listriknya yang biasa hanya bisa digunakan hanya 6 jam bisa hidup 24 jam”, tutup Ikhsan Asaad
Semoga Komitmen pemerintah untuk melakukan transformasi energi terbarukan bisa terwujud. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, KESDM sangat mendukung dengan mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Feed in Tariff untuk menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)
