Sentul, Jawa Barat, ruangenergi.com— Kepala SKK Migas Djoko Siswanto memasang target yang tegas dalam pembahasan Work Program & Budget (WP&B) Eksploitasi 2027. Bagi Djoko, WP&B bukan sekadar dokumen perencanaan tahunan, melainkan harus menjadi mesin eksekusi untuk mengerek produksi dan lifting migas nasional.
Pesan itu disampaikan Djoko saat membuka Rapat Pembukaan WP&B Eksploitasi 2027 pada 22 September 2026.
Ruangenergi.com membaca naskah pidato Djoko Siswanto, yang menyebut tantangan peningkatan produksi migas nasional semakin kompleks. Produksi alamiah lapangan-lapangan eksisting terus menurun, sementara kebutuhan energi nasional meningkat dan target lifting semakin menantang.
Untuk 2027, pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sebesar 612.500 barel per hari (BOPD).
“Tidak cukup hanya memiliki cadangan dan rencana pengembangan saja, namun bagaimana program kerja dan investasi tersebut benar-benar dapat dieksekusi dan memberikan tambahan produksi secara nyata,” tegas Djoko.
Di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang sedang bergulir di DPR, Djoko meminta para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tetap optimistis.
Ia memastikan proses transisi yang berkaitan dengan pembahasan RUU Migas tidak seharusnya menghambat pembahasan maupun pelaksanaan WP&B 2027.
Karena itu, KKKS diminta tidak ragu mengajukan program kerja, investasi, maupun menjalankan pengembangan lapangan yang telah direncanakan.
Djoko juga menyampaikan pandangannya bahwa ke depan, apabila BUK Migas terbentuk berdasarkan RUU Migas, industri hulu migas diharapkan menjadi lebih kuat, lebih ramah terhadap investor, serta memiliki proses perizinan yang lebih mudah.
Namun, optimisme investasi tersebut dibarengi dengan penekanan terhadap efektivitas biaya.
Djoko meminta program pengeboran, workover, well intervention, facility optimization dan berbagai kegiatan hulu migas lainnya tidak hanya dinilai dari apakah program tersebut terlaksana.
Yang lebih penting, kata dia, adalah seberapa besar kontribusinya terhadap produksi dan lifting migas.
“WP&B 2027 bukan hanya sebagai target di atas kertas, tetapi sebagai komitmen bersama untuk peningkatan produksi dan pengendalian cost recovery,” ujarnya.
Dalam pembahasan WP&B, Djoko memberikan empat penekanan kepada KKKS.
Pertama, memastikan program kerja yang disusun benar-benar dapat dieksekusi. Kedua, menjaga dan mendorong investasi yang memberikan tambahan serta keberlanjutan produksi.
Ketiga, mengidentifikasi sejak awal berbagai bottleneck dan potensi kendala, termasuk persoalan perizinan. Keempat, menjadikan WP&B sebagai komitmen nyata untuk meningkatkan produksi sekaligus mengendalikan cost recovery.
SKK Migas, kata Djoko, akan terus memberikan dukungan agar program-program KKKS dapat berjalan. Jika terdapat kendala atau bottleneck, KKKS diminta segera berkomunikasi dengan SKK Migas agar dapat diselesaikan bersama.
Sebab, menurut Djoko, WP&B memiliki posisi strategis. Dokumen tersebut bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi menjadi dasar bagi KKKS dalam menjalankan kegiatan operasi, investasi, dan produksi sepanjang 2027.
Karena itu, pembahasan WP&B 2027 diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi dan kesesuaian program.
Ada tiga pertanyaan besar yang menurut Djoko harus dijawab dalam forum tersebut: bagaimana mempertahankan produksi, bagaimana meningkatkan produksi, dan investasi apa yang harus didorong untuk mencapai target tersebut.
Pada bagian akhir sambutannya, Djoko merangkum pesan tersebut dalam sebuah rantai sederhana: WP&B harus diterjemahkan menjadi program. Program harus diwujudkan melalui eksekusi. Eksekusi harus menghasilkan peningkatan produksi. Dan produksi harus dikonversikan menjadi lifting yang memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
Target akhirnya jelas: 612.500 BOPD pada 2027, dengan investasi yang kuat, program kerja realistis, serta optimalisasi cost recovery.
Djoko menutup sambutannya dengan seruan yang menjadi penanda optimisme SKK Migas menghadapi 2027:
“Lifting Naik! Bisa! Bisa! Bisa!”
